Penjaminan Lambungkan UMKM

WISNU, 43, masih ingat betapa gembiranya dirinya pada saat pertama kali mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) pada 2015.

Sebagai entepreneur yang bergerak di bidang barang cetakan, ia saat itu sedang kebanjiran order.

Ia butuh modal untuk membeli bahan baku.

Berbekal informasi dari rekannya tentang adanya program KUR, Wisnu mengajukan pinjaman kepada salah satu bank BUMN.

Hasilnya, dalam tempo tiga hari, pinjamannya cair.

"Syaratnya tidak ribet, cukup bisa membuktikan memiliki usaha. Dari survei hingga cair hanya butuh tiga hari," ujar Wisnu.

Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo, jutaan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang mendapatkan perhatian khusus.

Bagi mereka disediakan skema kredit berpenjaminan dengan bunga rendah yakni 12% pada 2015 dan 9% pada 2016 dan 2017.

Hal itu membuat para nasabah yang dahulu belum bankable menjadi layak kredit karena kreditnya telah ada yang menjamin.

Bank pun tidak khawatir bahwa mereka akan mengalami kerugian bila terjadi default karena sudah ada lembaga yang menjamin.

Salah satu lembaga yang berfungsi sebagai penjamin kredit ialah Perum Jamkrindo.

Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), penjaminan yang dilakukan Jamkrindo sangat efektif karena memindahkan sebagian beban resiko kredit macet dari perbankan dan negara kepada mereka sebagai perusahaan penjamin kredit.

Langkah terobosan

Sebagai BUMN yang menjadi penjamin kredit, Perum Jamkrindo pada akhirnya memiliki hak tagih atau subrogasi atas kredit-kredit yang bermasalah.

Saat ini Jamkrindo memiliki piutang subrograsi Rp5,9 triliun dari total penjaminan kredit yang telah dilakukan hingga akhir 2016 sebesar Rp113,91 triliun.

Piutang subrogasi ini merupakan sesuatu yang harus dikelola secara benar karena berhubungan dengan tingkat pengembalian kredit macet yang telah menjadi beban Jamkrindo.

Oleh karena itu, Jamkrindo menggandeng kejaksaan untuk menjadi pihak yang membantu dalam menjalankan fungsi pengelolaan penagihan piutang subrogasi.

Jamkrindo juga mengambil langkah terobosan dengan menjalin kerja sama dengan BUMN lain dalam mengelola piutang subrogasi itu.

Yang terbaru ialah menggandeng BTN untuk mengelola aset bermasalah yang timbul akibat ketidakmampuan debitur membayar angsuran.

"Kredit yang dijamin tersebut mempunyai agunan berupa properti yang merupakan sumber recovery yang sangat potensial bagi kedua belah pihak," kata Dirut Jamkrindo Diding S Anwar saat penandatangan kerja sama dengan BTN, pertengah-an bulan lalu.

Langkah terobosan yang juga dilakukan Jamkrindo menjelang usianya yang ke-47 ialah melakukan pemeringkatan UMKM.

Sebuah langkah strategis yang tak hanya berguna bagi UMKM itu sendiri, tapi juga para lembaga keuangan yang berkepentingan terhadap UMKM.

Sekitar 5,4 juta UMKM yang menjadi binaan Perum Jamkrindo akan mendapatkan layanan konsultasi manajemen dan pendampingan, serta diberikan pemeringkatan (scoring) agar naik kelas dan berkembang lebih baik.

Berbagai langkah strategis yang dijalankan Jamkrindo itu menimbulkan optimisme bahwa penjaminan yang dilakukan pemerintah melalui BUMN akan melambungkan UMKM.

Dengan begitu, perekonomian akan lebih kukuh karena pelaku UMKM pun melambung tinggi kapasitasnya menghadapi berbagai tantangan. (Raja Suhud/E-2)