Bank Syariah Diminta Biayai Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) persero melalui unit usaha syariah (UUS) yang baru diluncurkan pada Maret lalu mengajak kalangan perbankan syariah ikut dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur.

"Preferensi funding syariah amat terbuka dan banyak, bisa dilempar untuk pembiayaan infrastruktur," kata Dirut PT SMI Emma Sri Martini pada diskusi bertema Peran pembiayaan syariah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut dia, dengan hadirnya unit usaha syariah, perbankan tidak perlu khawatir karena mereka dan PT SMI bersama-sama menanggung besarnya pembiayaan, risiko, dan target proyek infrastruktur.

Ia mengatakan beberapa dana syariah yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur ialah dana haji, dana asuransi syariah, dana pasar modal syariah, dana syirkah multilateral, dan sovereign wealth fund (skema dana abadi).

Nantinya, dana pembiayaan ditargetkan untuk proyek jalan dan jembatan, kelistrikan dan energi, transportasi, air minum, kereta api, energi terbarukan, telekomunikasi, pengelolaan limbah, minyak dan gas, serta irigasi dan jalan air.

Selain itu, dana itu diperuntukkan membiayai infrastruktur sosial dan infrastruktur pariwisata.

Terkait dengan itu, dalam waktu dekat, PT SMI sudah memiliki potensi proyek, yakni pembangunan tol dengan skema murabahah/installment sale senilai Rp500 miliar, ketenagalistrikan dengan skema musyarakah mutanaqisah/diminishing partneship, dan proyek refinery dengan modal asing US$75 juta.

"Jumlah total kini sudah sampai Rp1 triliun dan US$75 juta," tutupnya.

Pengamat ekonomi syariah Adiwarman Karim menyebut ada tiga hal yang membuat pembiayaan syariah belum signifikan.

Pertama, istilah syariah kurang dipahami, mayoritas perbankan syariah baru mencapai BUKU II, dan belum ada pemimpin yang mengarahkan perbankan syariah dalam membiayai infrastruktur. (Nyu/E-3)