Migrant Care Tuntut Komitmen Pemerintah Lindungi Buruh Migran

BERBAGAI harapan atau tuntutan untuk memperjuangkan nasib buruh disuarakan oleh buruh ataupun aktivis buruh. Migrant Care yang ikut memperingati Hari Buruh, pada Senin (1/5) meminta pemerintah serius memberikan perlindungan kepada buruh migran.

Kepala Pusat Kajian Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, pidato Presiden Joko Widodo di ASEAN Summit tentang kontribusi buruh migran di kawasan ASEAN perlu diapresiasi. Namun, langkah nyata juga perlu dilakukan oleh pemerintah.

"Komitmen tersebut harus diimplementasikan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan, bukan malah diabaikan," kata Anis di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, tadi pagi.

Di tingkat kebijakan, lanjut Anis, komitmen perlindungan buruh migran bisa diimplementasikan lewat Undang-Undamg nomor 6 tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Namun, menurut Anis, masih ada keengganan dari pihak pemerintah untuk menjalankan komitmen tersebut.

Dalam kesempatan itu, Anis juga menyoroti rentannya perlindungan dan kasus-kasus kekerasan yang kerap dialami buruh migran Indonesia. Salah satunya yakni ancaman hukuman mati kepada Siti Aisyah yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam.

Dengan situasi kerentanan tersebut, Migrant Care menuntut pemerintah dan DPR RI segera menuntaskan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian, Migrant Care juga meminta agar pemerintah dapat mengakhiri praktik monopoli penempatan buruh migran Indonesia oleh PPTKIS.

Selain itu, Migrant Care juga menuntut agar pemerintah dan DPR segera menuntaskan kasus-kasus buruh migran yang berorientasi pada pemenuhan akses keadilan pada korban ataupun keluarganya.

"Migrant Care juga mendorong pemerintah untuk dapat memaksimalkan sumber daya diplomasi politik luar negeri secara maksimal dalam penuntasan instrumen perlindungan buruh migran," tandasnya.(OL-3)