Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Bendahara Asosiasi Amphuri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). 

Anak ke Sekolah Bawa Mobil, Walkot Prabumulih Bakal Dipanggil KPK

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mengecek keabsahan LHKPN yang diisi Arlan. Wali Kota Prabumulih itu berpeluang dipanggil jika ditemukan kejanggalan.

Kejagung Diminta Tindak Kejari Jaksel yang Lamban Eksekusi Silfester

Pengamat hukum dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menilai Kejaksaan Agung perlu memberi sanksi tegas kepada Kejari Jaksel yang belum melaksanakan eksekusi tersebut.

Komnas HAM: Teknis Kerja Tim Independen Pencari Fakta Demonstrasi Segera Diumumkan

Tim penyelidik non-yudisial independen terkait demonstrasi yang dibentuk oleh enam lembaga negara HAM (LNHAM) bisa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan publik luas.

Pakar HTN: Larangan Wamen Rangkap Jabatan Dilaksanakan Sekarang, bukan Tunggu 2 Tahun

Feri menilai seharusnya pemerintah melaksanakan putusan MK tersebut, bukan malah menambah wakil menteri yang rangkap jabatan

Bareskrim akan Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana

Mediasi itu berkaitan dengan laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik.

Gubernur Mendukung Penyegelan Parkir Ilegal di Jaktim

Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menggelar inspeksi mendadak (sidak) di dua lokasi parkir ilegal di kawasan Jaktim.

KPK Kaji Polemik Rangkap Jabatan Wamen terkait Putusan MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.

Ngobrol di Podcast, KPK: Khalid Basalamah Bocorkan Materi Penyidikan

KPK belum bisa membeberkan atau membenarkan informasi yang disebutkan Khalid di ruang publik itu. Sebab, materi penyidikan tidak bisa sembarangan dibongkar untuk menjaga proses penyidikan.

Alasan Prabowo tidak Bentuk TGPF, Yusril: Sudah Ada Penyelidik LNHAM

Presiden telah menyambut baik inisiatif enam Lembaga Negara (LN) HAM yang sudah membentuk tim penyelidik non-yudisial independen terkait demo tersebut.

KPK Jelaskan soal Banyaknya Saksi Lingkaran Yaqut di Kasus Korupsi Kuota Haji

Pemilihan saksi didasari informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mengungkap perkara. Sehingga, kata dia, wajar bila orang yang dipanggil penyidik berasal dari lingkaran Yaqut.

KPK Pastikan Pengusutan Kasus Korupsi Kuota Haji tak Berkendala

Budi menjelaskan, pihaknya masih memeriksa saksi untuk mendalami kasus ini. Sejumlah pejabat dari Kemenag sampai pihak swasta sudah diminta memberikan keterangan.

Kompolnas Menilai Ahmad Dofiri Tepat Mendorong Reformasi Kepolisian

Komisioner kompolnas Mohamad Choirul Anam mengatakan Dofiri adalah sosok yang dihormati di internal kepolisian.

Dwi Fungsi Membahayakan Profesionalisme Militer

Ekspansi peran militer di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi membahayakan demokrasi di Indonesia. 

Komnas HAM: Kunjungan Gibran ke Papua Jangan Sekedar Seremoni

Komnas HAM Perwakilan Papua mengharapkan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di daerah ini dapat menyelesaikan masalah konflik di Bumi Cenderawasih.

Tim Penculik Aniaya Kacab Bank Hingga Lemas di Mobil

Saat hendak dilakban dan diikat korban ini melakukan perlawanan sehingga tim yang melakukan penculikan atau penjemputan ini melakukan pemukulan sampai korban lemas.

Dua Anggota TNI Dijanjkan Rp100 juta dalam Penculikan Kacab Bank BUMN

Dua oknum anggota TNI Angkatan Darat terlibat dalam kasus penculikan kepala cabang pembantu (KCP) salah satu bank di Jakarta Pusat berinisial MIP (37) karena dijanjikan imbalan Rp100 juta.

Menko Yusril: Draf RUU Pemilu Ditarget Rampung 2026

Pemerintah menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) rampung pada tahun 2026 untuk segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

KPU Abaikan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemilu

Pemilu berprinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Transparansi merupakan syarat mutlak untuk menjamin kejujuran dan keadilan tersebut.

Dukun Pengganda Uang di Jaksel Ditangkap, Korban Bayar Mahar Hingga Rp20 Juta

Para pelaku tersebut melakukan tindak pidana itu di sebuah apartemen di kawasan Kalibata dan di Karawang.

Kemenlu dan Kembalinya Dplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura