Ammar Zoni Jalani Sidang dari Nusakambangan

Penetapan sidang dilakukan secara daring karena para terdakwa yaitu Ammar Zoni dan kawan-kawan berada di Lapas Nusakambangan, sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan.

Menhan: Kapal Selam Nirawak Lakukan Uji Tembak Pekan Depan

Sjafrie menjelaskan, uji tembak itu akan dilakukan di kawasan laut Surabaya yang berada di bawah wilayah Komando Armada (Koarmada) II.

Presiden Brazil Disambut Menteri Pertanian saat Tiba di Bandara Halim

Kedatangan Presiden Lula juga disambut upacara jajar pasukan kehormatan. Amran lalu mengantar Presiden Lula menuju kendaraan resmi dengan bendera Indonesia dan Brasil.

Jabar Teratas Kasus Investasi Bodong

Jawa Barat menduduki peringkat pertama untuk pengaduan layanan investasi ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yakni sebanyak 1.850 kasus (21%)

NasDem Minta Masyarakat tidak Tergoda Politik Uang

Fauzan mengatakan di satu sisi sanksi hukum terhadap pelaku politik uang selama ini juga sulit ditindak karena terbentur batas waktu terkait dengan tindak pidana pemilu.

Buntut Korting Hukuman Prajurit TNI, Koalisi Sipil Desak Revisi UU Peradilan Militer

Koalisi juga menyoroti pola serupa dalam kasus lain, termasuk vonis ringan terhadap Sertu Riza Pahlivi, anggota TNI yang menganiaya seorang pelajar SMP hingga tewas di Medan.

Sebanyak 95% Warga DKI Jakarta Dukung Ruang Publik Tanpa Rokok

Sebanyak 94,4% responden di Jakarta merasa terganggu dengan asap rokok di ruang publik dan 95,3% mendukung ruang publik sehat tanpa asap rokok.

Sentralisasi Semakin Menguat Selama Setahun Pemerintahan Prabowo

Arya Fernandes, mengatakan pemerintahan baru ini menghadapi tiga dilema besar yang akan menentukan arah tata kelola negara ke depan.

KPK: Kami Cari Informasi Mark Up Whoosh

Asep mengatakan, KPK memiliki sumber daya untuk mencari informasi, terkait dugaan rasuah. Tapi, KPK terbuka jika Mahfud mau memberikan data atas klaimnya di ruang publik.

Ditanya Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK: Sabar, Penyidik Tidak Diam

KPK mengatakan kasus kuota haji yang berkaitan dengan 10.000 kuota haji khusus dari kuota tambahan tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi menyebabkan penyidikannya membutuhkan waktu yang lama.

Presiden Afsel Bawa Agenda Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Suasana penyambutan juga diwarnai penampilan tari tradisional Indonesia yang disuguhkan untuk menghormati tamu kenegaraan tersebut.

Setahun Prabowo Penuh Retorika, Kalangan Terdidik Tunggu Bukti Konkret

Kalangan yang lebih terdidik cenderung lebih berhati-hati dalam menilai. Mereka menunggu bukti konkret, bukan sekadar retorika.

Polisi Tetap Dalami Kematian Terapis Di Bawah Umur Meski Laporan Dicabut

Kepolisian masih mendalami penyebab kematian wanita berprofesi sebagai terapis inisial RTA (14) di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Penegak Hukum Lain Dituntut Tiru Kejagung

Aparat penegak hukum perlu menafsirkan keinginan Presiden agar pemberantasan korupsi ini tidak sekadar pemidanaan fisik saja, tetapi yang paling utama adalah soal pemulihan kerugian negara.

Tingkatkan Transparansi, DPR Didesak Realisasikan Aplikasi Reses

Menurut Helen, kehadiran aplikasi tersebut juga dapat memperluas partisipasi publik, terutama bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau anggota DPR.

KY Minta Maaf Penanganan Laporan Tom Lembong Terkesan Lamban

Mukti menjelaskan KY ingin memproses setiap laporan dengan cepat. Namun, mengingat banyaknya jumlah laporan, KY membutuhkan waktu untuk mendalami setiap laporan.

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Manajer Operasional Amphuri di Yogyakarta

Budi menyebut ada enam saksi yang direncanakan diperiksa penyidik hari ini. Lima orang sisanya berinisial SA, MI, MA, TW, dan RAA.

Komisi II DPR: Penggunaan Mobil Maung Harus "Dipaksakan"

Jika pejabat mau menggunakan produksi dalam negeri, maka ke depan masyarakat juga bisa melihat mobil tersebut sebagai alternatif daripada produk mobil Eropa, Asia, maupun lainnya.

Ultimatum Prabowo soal Kriminalisasi Sinyal Positif Penegakan Hukum

Fickar menekankan pentingnya keberanian Presiden untuk menindak aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran, baik dari kepolisian maupun kejaksaan. 

Pembongkaran Tiang Monorel Dieksekusi Tahun Depan

Pemerintah Provinsi DKI Jakartaa menindaklanjuti rencana pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang