SAAT ini, kesetaraan gender di ranah publik, termasuk kesenian, belum begitu menjadi agenda utama. Seniman seni performa, Melati Suryodarmo, mengamini hal tersebut belum banyak mendapat atensi dari khalayak, apalagi pemerintah. Namun, upaya mencapainya bisa dirintis dari kalangan akar rumput yang cerdas.
“Artinya, sejauh mana juga keterlibatan perempuan dalam mengutarakan pendapatnya, untuk mengkritisi suatu pameran misalnya. Itu juga perlu dilakukan. Misal ada pameran pesertanya 25, perempuannya cuma tiga. Tapi tidak ada yang protes kenapa kurator tidak pernah mencari keseimbangan angka? Untuk membuat kebijakan yang melindungi realitas politik gender di Tanah Air, harus didukung oleh realitas rakyat dari bawah,” kata Mbak Mel, sapaannya, kepada Media Indonesia melalui konferensi video, Rabu (10/11).
Ia melanjutkan, meski tidak secara literal memproklamasikan diri sebagai feminis, setiap karyanya tidak mungkin tidak berbicara juga tentang feminisme. Laku keseniannya yang menggunakan tubuhnya, juga adalah sebagai sikap politisnya atas alienasi tubuh perempuan yang terjadi di dunia kesenian.
Baginya, ekosistem kesenian di Indonesia harus diperjuangkan untuk memberikan ruang yang lebih adil bagi para seniman dari berbagai latar belakang, termasuk keberagaman identitas gender, tanpa memandang dan menyatukannya dalam keranjang ‘karya atau pameran perempuan’ secara spesifik. Dengan begitu, harapnya, perempuan juga punya ruang yang setara dalam lanskap yang lebih luas di kesenian.
“Kita perlu melihat feminisme sebagai suatu kemungkinan selayaknya manusia hidup setara. Equal dan fairness. Agenda feminisme harus mulai dari bawah, dari perempuan yang merasa bahwa ada yang harus diperbaiki.”
Lebih lanjut, Mbak Mel pun menyampaikan kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi di lingkup kesenian tidak bisa diwajarkan. Semua harus dijamin ruang amannya, terutama perempuan. Dalam hal itu, ia pun di antaranya memberikan saran agar tiap kerja kesenian perlu membuat kontrak kesepakatan yang menjamin ruang aman bagi semua pihak yang terlibat.
“Harus dilibatkan di kontraknya. Bahwa proyek atau kerja kesenian ini menjunjung tinggi hukum negara Indonesia. Kalau perlu ditambahkan yang mengutamakan kesetaraan gender dan perempuan. Tidak boleh melibatkan yang sifatnya pelecehan seksual,” katanya.
Penting untuk membuat dan merintis peraturan yang diinisiasi secara mandiri demi menjamin perlindungan. Apa pun itu, perlu diupayakan dan diintervensi. “Harus ada bargaining dan pertemuan-pertemuan yang konstruktif. Harusnya bisa, ya. Seni performa saja bisa masuk ke skema pendidikan, masak soal kesetaraan gender susah banget. Ini jadi tanggung jawab bersama, bukan di kesenian saja,” pungkasnya. (Jek/M-2)
