KH Ali Syibromalisi: Pesantren Perkuat Persatuan Bangsa

PESANTREN menjadi lembaga pendidikan Islam yang berperan besar memajukan dan mendidik masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sehingga terhindar dari paham radikal yang tak sejalan dengan dasar negara Indonesia ataupun politisasi agama. Namun, masih banyak yang memandang pesantren sebelah mata.
Jadi, bagaimana peran pesantren dalam masyarakat saat ini? Tantangan yang dihadapi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Koordinator Forum ­Pesan­tren Jaga NKRI, KH Ali ­Syibromalisi, di ­pesantrennya di kawasan Bojong Gede, Bogor, Rabu (10/7).

Belakangan fenomena hijrah ramai di masyarakat, termasuk kalangan milenial. Sayangnya, mereka dengan mudah menganggap seseorang pendosa dan ia lebih suci. Bagaimana pandangan Anda?
Sekarang bahasa agama dikemas untuk kepentingan politik. Sebetulnya hijrah itu sangat sederhana dan bagus karena Nabi pernah hijrah. Sekarang kemasan hijrah seperti cadar, ­akhi-ukhti, itu kemasan agama semua. Ulama dulu tidak ada istilah bahasa Arab. Bahkan, namanya Walisongo itu aslinya bahasa Arab, tapi diambil nama-nama lokal, seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, tidak menonjolkan kearaban.
Kalau sekarang hijrah itu terkesan islami, akhi-ukhti semacamnya itu. Tapi itu dikemas untuk mempolitisasi agama agar nilai jualnya laku. Kasus pilgub Jakarta, itu yang dijual agama. Bahkan, sampai orang yang tidak sepaham mati, tidak boleh disalatkan di masjid.
Jadi hijrah adalah pindah dari sesuatu yang tidak baik ke baik, atau  menjadi lebih baik. Kalau setelah hijrah malah mengafirkan orang, bukan ­hijrah ­namanya. Hijrah harus betul-betul sesuai tuntunan Allah dan ­rasulnya. Jangan sampai orang ­dianggap salah semua karena pema­hamannya ­dangkal dan Islam-nya belajar dari Google ­bukan kepada kiai.

Bagaimana peran komunitas santri sebagai pembina umat dalam hal ­keagamaan dan bermasyarakat?
Santri adalah yang tinggal di ­pesantren. Pesantren berdiri demi kedamaian. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah ada pesantren. Kalau ada masalah seperti ini santri sudah tidak kaget lagi.
Keseharian santri belajar di pesantren dan diejawantahkan kepada masyarakat. Tapi penerimaan di masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nabi Nuh pun tidak bisa mengislamkan anaknya, Rasulullah tidak bisa mengislamkan pamannya sendiri saat sakaratul maut. Itu semua hidayah yang merupakan hak prerogatifnya Allah. Tugas kita hanya dakwah, santri belajar di pesantren, dan pada waktu tertentu terjun ke masyarakat.

Apa saran Anda agar masyarakat cerdas memilih konten keagamaan di media sosial?
Di internal PBNU sudah ada arahan pembelajaran tentang IT untuk menangkal berita-berita radikal di media sosial. Kita maklum, masyarakat itu awam dan kalau dapat berita langsung di-share. Ayat Alquran mengatakan kalau datang suatu berita, jangan ditelan mentah-mentah, benar tidak informasinya? Itukan ajaran dasar Islam.
Kalau kita dapat berita langsung di-share tentu akan semakin menambah keruh suasana, orang yang tadinya tidak radikal jadi radikal. Jangankan yang muda, yang tua bahkan akademisi terkena juga karena sangat minimnya pemahaman tentang agama yang damai, yang moderat.

Bagaimana upaya pesantren memodernisasi diri termasuk memanfaatkan teknologi dalam berdakwah karena masih ada pandangan ­pesantren itu kuno?
Itu bahasanya Snouck Hurgronje, yang mendiskreditkan santri karena santri dan kiainya selalu melawan Belanda. Supaya masyarakat benci dengan pesantren, diembuskan pesantren itu ketinggalan zaman, tidak modern. Tapi kalau melihat literatur yang dipelajari di pesantren, contoh tafsir Al-Munir itu justru menjadi literatur di Al Azhar yang merupakan universitas besar karena ulama Indonesia Syekh Nawawi Al Bantani, cicitnya ialah KH Ma’ruf Amin, jadi dari literatur saja sudah mendunia.

Bagaimana tren orangtua yang memasukkan anak-anaknya ke pesantren saat ini? Apakah semakin meningkat?
Alasan orangtua memasukkan anak ke pesantren beragam. Kalau daerah Jakarta dan sekitarnya ada sebagian kecil orangtua dari awal meniatkan memasukan ke pesantren, bukan pilihan terakhir. Tapi ada juga yang anaknya nakal, dimasukkan ke pesantren.
Bagi orangtua murid yang kurang paham, biasanya tidak tahu dunia pesantren. Kalau dunia pesantren awalnya mencari keberkahan dan tidak bisa dibayar per tahun. Administrasi lunas, anaknya pintar, tidak bisa seperti itu, harus dengan akhlak.
Ketika masuk pesantren, orangtua harus ikhlas melepas anaknya kepada kiainya. Tidak ada nanti saat pembelajaran lapor ke polisi karena anaknya dipecut rotan. Jadi harus betul-betul ikhlas masuk ke pesantren.

Bagaimana upaya pesantren menjadi lembaga pendidikan alternatif di tengah polemik zonasi sekolah?
Di satu sisi (zonasi) ada positifnya. Nantikan dibatasi di sekolah negeri karena selama ini kuotanya tidak dibatasi sehingga anak-anak semuanya mau ke negeri. Kita menerima hanya sisa, tapi dengan adanya zonasi alhamdulilah ada positifnya.
Sisi negatifnya juga perlu didata. Pesantren itu nilai jualnya mahal tapi diambil alih kaum radikal. Mereka mendirikan pesantren, kemasannya pesantren tapi doktrin pembelajarannya sangat keras. Banyak sekali sekarang pesantren yang paham radikal di Indonesia ini, bahkan dulu di Yaman yang merupakan ahlul sunnah itu ada pesantren yang mengajarkan perang.

Apa saja tantangan yang dihadapi pesantren saat ini?
Tentu tantangannya sangat lebih berat sekarang. Jadi kiai tidak hanya pandai mempelajari kitab, juga dituntut mempelajari hal-hal yang umum termasuk teknologi. Kalau tidak mengikuti, kalau terjadi apa-apa dengan para santri saya tidak tahu. Jadi tantangan pesantren, seorang pemimpin pesantren harus tahu perkembangan dunia luar. Kalau tidak nanti berdampak pada lembaga yang dikelola. Minimal berimbang.

Beberapa waktu lalu BNPT merilis paham-paham radikalisme telah menyusup ke pesantren-pesantren di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Langkah apa yang harus diambil pemerintah?
Sebetulnya pemerintah itu berkesinambungan. Sebelum pemerintahan Jokowi ada pemerintah sebelumnya. Kalau kita baca perjalanan pemerintah sebelumnya memang ada niat untuk kelompok-kelompok radikal sengaja diberi ruang dengan harapan suaranya bisa dikoordinasi dan tidak melihat dampaknya bagaimana, semacam FPI, HTI.
Kalau pemerintah mau tegas, ­pesantren itu aslinya yang punya NU, ahlul sunnah, tidak ada pahamnya radikal. Salah satu penangkalnya ialah di pesantren, jadi masyarakat bisa di­sterilkan dari paham-paham radikal.
Tujuan awal pesantren ialah menangkal paham-paham radikal. Materi pelajarannya ialah paham yang damai, tidak mendirikan negara Islam tapi darussalam, yaitu negara yang damai. Kalau negara damai, doktrinnya pun harus damai, tidak sedikit-sedikit kafir.

Kontestasi pemilu yang panjang dan melelahkan telah selesai ­pascaputusan MK. Bagaimana Anda melihat kondisi masyarakat saat ini?
Sebetulnya masyarakat yang paham dengan kondisi kemaslahatan negara tidak masalah karena kita pestanya ialah pesta demokrasi. Tapi bagi masyarakat, terutama elite yang mengedepankan politik pasti ada rasa kurang puas. Dengan berbagai cara dan strategi akhirnya berimbas ke grassroot. Itulah yang membuat tidak kondusifnya masyarakat dan di masyarakat kubu 01 dan 02 itu terbagi lagi. Di 02 itu terbagi lagi, bagi mereka yang sifatnya abu-abu hanya ikut-ikutan dan garis keras.

Apa yang harus dilakukan para tokoh masyarakat, terutama para ulama guna menyatukan masyarakat yang sempat terbelah?
Ulama sekarang ini macam-macam. Ada ulama yang istilahnya orang NU itu U-nya ulama, yaitu ulama yang ahlul sunnah wal jamaah nahbiyah.
Ulama yang sejak founding fathers mendirikan negara ini tujuannya adalah Darussalam atau negara damai.
Di era Soekarno, tiga tahun setelah merdeka, elite politik bertarung. ­Ketika Soekarno bingung, ia memanggil founding father NU, KH Abdul Wahab Hasbullah untuk halalbihalal karena pertemuan bertepatan Idul Fitri. Pasalnya, saat pertarungan politik, NU ­saling menebar fitnah, saling serang, itu perbuatan dosa, haram, karena perbuatan dosa haram harus dihalalkan, jadi istilah pertemuan di Idul Fitri itu halalbihalal.
Makanya kiai-kiai NU dalam hal mendinginkan situasi tidak pernah ­lelah. Kalau ulama lain justru sebaliknya mengompori, memanas-manasi.Jadi ulama itu sudah terbelah, jadi harus jeli dalam melihatnya.

Belakangan muncul rencana rekonsiliasi dengan sejumlah syarat. Menurut Anda rekonsiliasi seperti apa yang ideal?
Bahasa rekonsiliasi itu sebetulnya tidak tepat. Rekonsiliasi itu untuk bertarung, berkonflik, tapi inikan pesta demokrasi. Jadi ini dikemas sedemikian rupa agar terkesan kita sedang berkon­flik. Makanya tidak tepat sekali kalau ada bahasa rekonsiliasi dan ditambah dengan persyaratan-persyaratan, misalnya, Habib Rizieq dipulangkan. Lo yang pergi ke Saudi itu diusir atau bagaimana? Kalau kata Pak Moeldoko pergi sendiri ya pulang sendiri. Sebaiknya kita menyadarilah demi kemaslahatan bangsa, tidak usah diembel-embeli dengan istilah lain, mari sama-sama membangun bangsa ini.

Menurut Anda, apa pelajaran yang dapat dipetik masyarakat dari perdebatan politik di media sosial, pengerahan massa, bahkan aksi kekerasan karena proses pemilu kemarin?
Sebetulnya masyarakat ini dibebani dengan pendidikan politik yang tidak sehat. Harus ada tokoh-tokoh maupun ulama yang dapat mencerahkan masya­rakat tentang berpolitik yang sehat dan bagus. Politik itu tidak haram tapi politikusnya. Makanya di masyarakat sebaiknya ada public figure yang mengarahkan yang bagus, semacam lembaga pesantren mengarahkan ini cara berpolitik yang bagus sesuai ajaran Islam sehingga tidak ada benturan-benturan di masyarakat. (M-3