Siapa Berharap Gibran Selamanya di Papua?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi pusat perbincangan. Dia sempat dinyatakan mendapat tugas  khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua dan bakal berkantor di Papua.
Yang menyatakan itu bukan orang biasa, tapi Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Lembaga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Wajarnya, seorang menteri tak asal membuat pernyataan. Yusril pasti punya dasar. Tapi, tak lama berselang, koleganya, Mendagri Tito Karnavian meralat dengan menyebut bahwa Gibran tak akan berkantor permanen di Papua. Penugasan wapres terkait dengan masalah Papua juga sudah diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua. Hal senada disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Yusril pun kemudian melakukan klarifikasi atas pernyataan sebelumnya.

Kenapa antarmenteri, sesama pembantu presiden, beda sikap ihwal masalah sepenting itu? Banyak yang lantas mengaitkan dengan tarik menarik kekuatan politik. Ada pertanyaan, benarkah Gibran dibuang ke Papua jika harus berkantor permanen di sana? Bahkan ada pula yang berharap agar dia selamanya di Papua. Atau sebaliknya, apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?