Lebih Apik Mengelola Risiko Bencana

Sebelumnya, platform Petabencana.id hanya mengolah data laporan banjir di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

KORBAN terdampak bencana alam sering kali tidak terevakuasi akibat lokasi dan peristiwa tidak terdeteksi. Oleh karena itu, berbagai pihak di Indonesia berupaya membangun teknologi untuk manajemen kebencanaan.

Yayasan Peta Bencana mengupayakan perluasan penanganan dari kebencanaan melalui data analisis laporan media sosial. Direktur Yayasan Peta Bencana Nashin Mahtani mengatakan, teknologi itu baiknya mampu menyaring noise/suara-suara bising dari berbagai hal yang dicicitkan warganet pada platform Twitter.

"Kebencanaan menjadi masalah bersama. Pemerintah mengatur dan menentukan strategi dan membangun penyelamatan kebencanaan. Maka, kami akan membantu untuk mengumpulkan data, verifikasi, dan menemukan titik lokasi di mana pihak, seperti BPBD dan BNPB, dapat langsung menentukan tidakan mereka," ujar Nashin, di Jakarta, akhir Januari lalu.

Dia berkata, penggunaan media sosial seperti Twitter cukup efektif untuk pihak penyelamat melakukan gerak cepat ke lokasi bencana. Pada banjir 2013, dalam 6 jam terdapat 150 ribu warganet mencicitkan soal banjir di akun Twitter.

"Kami menciptakan sistem yang mentransformasikan kerumunan suara di ruang publik," ujar Nashin.

Ketika warganet menyuarakan mengenai kata kunci kebencanaan seperti 'banjir', misalnya, autobot mereka akan memonitor dan membalas cicitan tersebut. Balasan dari artificial intelligence chatbot itu memastikan apakah benar terjadi banjir dan mengarahkan pada satu link, yaitu Petabencana.id.

Di sana nanti akan berlanjut tahap-tahap yang harus diisi, seperti tinggi air melalui penggambaran animasi badan manusia dan tinggi air pada tubuhnya.

Dilanjutkan dengan kolom input foto kondisi banjir dan komentar yang bisa diisi untuk kedaruratan, seperti permintaan evakuasi hingga menjelaskan berapa banyak orang yang mendesak untuk diangkut.

Platform ini mengumpulkan, menyaring, dan menampilkan informasi bencana secara real time yang dilaporkan publik dengan metode urun daya melalui media sosial.

Laporan-laporan ini ditampilkan pada peta yang dapat diakses secara publik dan dimutakhirkan secara real time, bersamaan dengan data darurat yang relevan keluaran lembaga setempat.

Peta informasi tersebut dapat diakses bebas masyarakat pada situs Petabencana.id dan dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan bencana dalam merespons kejadian bencana di daerahnya.

"Laporan-laporan tersebut akan muncul dalam kolom web dan dimonitor juga oleh BPBD dan BNPB sehingga mereka bisa menentukan laporan mana yang mendesak untuk dikerjakan pertama. Kami mencoba membangun transparansi komunikasi dua arah. Sistem ini untuk memastikan informasi yang terverifikasi diatasi masalahnya," kata Nashin.

Memang ada sisi positif dan negatif dari pengumpulan suara dari media sosial, yang hanya berdasarkan kata kunci. Itu karena banyak juga dari kata 'banjir' mengarah pada cerita lain yang hanya ingin diungkapkan pemilik akun. Maka, utas yang diberikan autobot itu akan merujuk pada kesediaan pemilik akun melaporkan kebenaran kejadian banjir.

"Kami ingin mendorong orang mengajukan laporan dan merasa aman melaporkan," ucap Nashin. Maka, mereka tidak meminta log in atau data diri. Informasi mereka yang muncul akan berupa akun Twitter. Sistem Petabencana.id yang akan mulai rilis pada 11 Februari mendatang.

Sebelumnya, sejak 2013, platform Petabencana.id hanya mengolah data laporan bencana banjir di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Terhitung pada 2020, layanan platform tersebut mencakup seluruh wilayah Indonesia dan akan menambahkan pelaporan bencana lain, yaitu gempa bumi, gunung api, angin kencang, kabut asap, dan kebakaran hutan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, pemerintah menggunakan teknologi untuk mempercepat deteksi bencana dan evakuasi.

Selama ini teknologi mereka lakukan untuk tiga situasi, prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Sebagai contoh untuk prabencana, ketika mereka telah memprediksi intensitas curah hujan, maka modifikasi cuaca dilakukan untuk mengurangi dampak tingginya curah hujan. Itu berbeda dengan gempa, yang baru akan bisa dideteksi setelah 3-5 menit setelah terjadi, untuk kemudian dianalisis besaran, dampak, dan kemungkinan susulan gempa.

"Kami juga menggunakan big data bekerja sama dengan provider untuk data ponsel pengguna sehingga kami bisa mendeteksi orang-orang yang terdampak gempa," ujar Kepala BNPB, Agus Wibowo.

Ponsel menjadi andalan untuk early warning system. BNPB sudah memiliki aplikasi inaRISK Personal yang berisi informasi tingkat bahaya suatu wilayah dan dilengkapi dengan rekomendasi aksi. Meski begitu, aplikasi ini terbatas untuk ponsel pintar dan juga belum familier di masyarakat.

"InaRISK Personal untuk mengetahui risiko kita apa saja. Jadi kalau kita di rumah bisa dicek, kemudian tahu ada potensi banjir atau gempa bumi. Setelah tahu, kita bisa lakukan usaha-usaha mitigasi, apa yang perlu kita lakukan," jelas Agus Wibowo.

Ke depan, aplikasi akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembaruan data, informasi, dan metodologi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

BNPB juga sedang mengupayakan adanya aplikasi yang menjadi pusat informasi bagi masyarakat sebab dia akui masih ada beberapa aplikasi yang saling overlapping.

Mereka pun tengah menggodok dan meminta perizinan Kominfo agar early warning system bisa merupakan blast pesan teks untuk wilayah yang akan terdampak bencana, seperti banjir serta peringatan gempa.

"Ini yang masih diminta izinnya ke Kominfo. Karena kirim massal pesan teks yang lebih terlokal di wilayah/kota/provinsi terdampak dan bukan nasional, harus diset sistemnya oleh provider," kata Agus. (M-2)