Berita Terbaru Pkb Hari Ini

Penghapusan Ambang Batas Pencapresan Tantangan Parpol

Menurutnya, saat ini ada kultur parpol yang punya kursi di parlemen yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah.

PKB Respons Sikap PDIP tak Jadi Oposisi Pemerintah

Peran oposisi menjadi sangat krusial dalam pemerintahan namun jika PDIP memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah, hal itu juga tak kalah baik

Presidential Threshold 0, PKB Ajukan Capres

Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama. 

Sambut 2025, PKB Sebut akan Total Sukseskan Program Prabowo

KETUA Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengaku akan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan memasuki 2025, pemerintah dihadapkan

Cak Imin Yakin Kasus Hasto Bukan Politisasi

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencium aroma kental politisasi dan kriminalisasi dari penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. 

Soal PPN 12 Persen, Pesan PKB ke Rakyat: Dicoba Aja Dulu

Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza meminta rakyat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan mandat memberlakukan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025.

PPN 12 persen, PKB Sarankan Publik Gugat ke MK

Diketahui, kenaikan PPN 12% menuai pro kontra. PDIP tak sepakat dengan Pernyataan pemerintah untuk tetap memberlakukan PPN 12%. 

PKB Sempat Mengusulkan Gus Dur Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Dengan mengembalikan nama baik Gus Dur, sambung dia, maka PKB akan terus memperjuangkan Gus Dur untuk bisa dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. 

Mencla-mencle PDIP di PPN 12 persen

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR itu mengatakan perubahan sikap PDIP tersebut terkesan aneh di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP Klaim PPN 12 persen Bisa Perbaiki Ekonomi 

Kinerja ekonomi nasional yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, penghasilan masyarakat meningkat, dan pelayanan publik yang semakin baik.

PPN 12 persen, Lagi-lagi Rakyat Jadi Korban Kesepakatan Politik

Fraksi PKB DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Presiden Prabowo Hentikan Proyek Baru, PKB Sebut Langkah Tepat dan Strategis

ANGGOTA Komisi V Fraksi PKB DPR RI Sudjatmiko mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menghentikan proyek baru. Langkah tersebut dinilai tepat dan strategis.

Sambut Dukungan PKB, Pramono: Awal yang Baik untuk Kerja Sama

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKB, Muhammad Lefy menyampaikan pihaknya sudah siap untuk mendukung pasangan Pramono-Rano Karno

Dianggap Berkontribusi Besar, PKB Minta Prabowo tak Terima Pengunduran Diri Miftah

PKB meminta Prabowo Subianto tidak menerima pengunduran diri Miftah Maulana (Gus Miftah) dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.

PKB Anggap Wajar Hinaan Gus Miftah, Malah Berkah buat Sunhaji

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menerima pengunduran diri Miftah Maulana alias Gus Miftah.

Tol Desari-Becakayu Bisa Mengurai Kemacetan di Jabodetabek

Sudjatmiko menyoroti keberadaan Tol Depok-Antasari (Desari) dan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dapat mengurai kemacetan di Jakarta.

PKB Sebut Gus Miftah Kiai Urakan

Jazilul menilai Gus Miftah kebablasan karena sebelumnya terbiasa berdakwah di tempat yang tidak biasa, seperti lokalisasi atau tempat hiburan malam.

PKB Sebut Candaan Gus Miftah Kebablasan dan Tidak Pantas

Candaan yang dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Miftah Maulana, kepada seorang pedagang minuman es teh dinilai kebablasan dan tidak pantas.

Cak Imin Sebut 1 Suara Pilkada Rp300 Ribu, PDIP: di Sumut Rp500 Ribu per Suara

Cak Imin mengaku prihatin dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang diwarnai money politics atau politik uang. Satu suara ialah sebesar Rp300 ribu, bahkan Rp500 ribu di Sumut.

Cak Imin Sebut 1 Suara Pilkada Rp300 Ribu, Demokrat: Sudah Jadi Rahasia Umum

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku prihatin dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang dinilainya telah diwarnai oleh money politics atau politik uang.

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia