Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengesahan KUHAP baru memicu polemik setelah poster viral menuding aparat kepolisian memperoleh kewenangan berlebih, mulai dari penyadapan tanpa batas hingga pemblokiran rekening sepihak, meski sejumlah klaim tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan naskah final undang-undang yang tetap menetapkan mekanisme izin hakim dan aturan turunan sebagai pembatas.
AMNESTY International Indonesia memperingatkan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang baru saja disahkan DPR merupakan ancaman serius terhadap HAM.
Puan mengungkapkan pembahasan RUU KUHAP telah berjalan hampir 2 tahun dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Ibas menekankan keberadaan KUHAP yang baru harus menjadi fondasi bagi sistem peradilan yang lebih modern, transparan, serta selaras dengan perkembangan masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved