Berita Terbaru kasus korupsi kuota haji Hari Ini

Kapan Gus Yaqut dan Gus Alex Ditahan KPK? Ini Bocoran dari Jubirnya

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Eks Analis Kebijakan di Ditjen Haji dan Umrah

Ivan berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. KPK berharap eks pegawai di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah itu kooperatif.

Eks Bendum Amphuri Diperiksa Keempat Kalinya, Terkait Kerugian Negara

KPK menghitung kerugian negara saat memeriksa mantan Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Bendum Amphuri) Muhammad Tauhid Hamdi.

KPK Sita Rumah dan 3 Kendaraan terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Penyitaan dilakukan pada Selasa, 18 November 2025. Aset-aset itu diambil dari pihak swasta karena diduga dibeli pakai uang terkait perkara.

KPK Panggil 12 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri untuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Satu Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Mangkir, KPK Meradang

KPK meminta saksi lain terkait kasus dugaan rasuah ini tidak mangkir saat dipanggil penyidik. Sebab, permintaan keterangan untuk mempercepat penanganan perkara.

KPK Sita Mata Uang Asing dari Pemeriksaan di Yogyakarta

Budi mengatakan ketiga saksi tersebut adalah pihak dari biro perjalanan haji atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), serta Kementerian Agama. Mereka berinisial LWS, MM, dan AB.

KPK Minta Pejabat Kemenag Jelaskan Guyuran Uang Korupsi Kuota Haji

Budi enggan memerinci orang-orang di Kemenag yang menerima aliran uang terkait perkara ini. Total, sudah 300 perwakilan PIHK dimintai keterangan oleh penyidik.

KPK Sudah Periksa 300 Biro Penyelenggara dalam Kasus Kuota Haji

Sejauh ini sudah lebih dari 300 PIHK yang dimintai keterangan untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negaranya

Ditanya Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK: Sabar, Penyidik Tidak Diam

KPK mengatakan kasus kuota haji yang berkaitan dengan 10.000 kuota haji khusus dari kuota tambahan tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi menyebabkan penyidikannya membutuhkan waktu yang lama.

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Manajer Operasional Amphuri di Yogyakarta

Budi menyebut ada enam saksi yang direncanakan diperiksa penyidik hari ini. Lima orang sisanya berinisial SA, MI, MA, TW, dan RAA.

Eks Ketua Koperasi Amphuri Bantah Kenal Eks Menag Yaqut

Joko diperiksa dari pukul 09.52 WIB sampai pukul 15.04 WIB, atau sekitar lima jam. Dia mengaku tidak mengetahui perkembangan perjalanan haji di Indonesia.

Bantah Intervensi, Eks Bendum Amphuri: Kuota Haji 50:50 Kebijakan Menag

Dia mengatakan pembagian kuota haji tambahan merupakan kewenangan Menteri Agama pada tahun tersebut, yakni Yaqut Cholil Qoumas, bukan asosiasi biro perjalanan haji.

KPK: Jatah Kuota Petugas Haji Juga Diperjualbelikan ke Jamaah

Budi mengatakan, transaksi ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Bendahara Umum Amphuri Diperiksa KPK untuk Ketiga Kali

Budi mengatakan bahwa KPK memeriksa tiga saksi lainnya, yakni SAR selaku Direktur PT Sindo Wisata Travel, AF selaku Direktur Utama PT Thayiba Tora, serta MIQ selaku pihak swasta.

Ketua KPK: Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Tinggal Tunggu Waktu

Setyo mengatakan, penyidik masih membutuhkan sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka. Dia memastikan kasus yang sudah pada tahap penyidikan ini berjalan maju.

Ketua KPK: Pengembalian Uang Korupsi Kuota Haji Hampir Rp100 Miliar

Setyo belum bisa memastikan total pasti uang yang sudah diterima KPK. Dana itu berasal dari biro perjalanan haji dan umrah, sampai pejabat terkait perkara ini.

KPK Ultimatum Biro Tavel Haji yang Tak Kooperatif

KPK mengungkap ada sejumlah perwakilan biro travel yang tidak kooperatif dalam kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.

Tidak Hanya Haji Khusus, KPK Juga Temukan Penyelewengan Kuota Petugas Haji

Lima saksi yang diperiksa yakni FMN, MFT, SR, HA, dan LAJ. Mereka semua merupakan perwakilan penyelenggaraan badan haji khusus (PIHK) atau biro travel haji dan umrah di Indonesia.

KPK Ungkap Permintaan Uang untuk Percepatan Haji Khusus

Asep masih enggan memerinci pejabat Kemenag yang meminta uang. Dana itu didalihkan sebagai uang percepatan agar pendapatan kuota haji tambahan.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia