Berita Terbaru Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Hari Ini

Fesmed 2025, AJI Suarakan "Penyakit" Demokrasi dan Tantangan Kebebasan Pers

Nany menyoroti dua krisis utama yang menghantui dunia jurnalisme: kekerasan sistematis dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. 

AJI dan LHB Padang Kecam Dugaan Intimidasi terhadap Genta Andalas

Genta Andalas memberitakan dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium pada tahun anggaran 2019 senilai Rp3,57 miliar, yang telah menyeret 12 tersangka, termasuk mantan Wakil Rektor I.

AJI Sebut UU TNI Ancaman Serius Masa Depan Demokrasi

UU TNI memperluas kewenangan militer dalam jabatan sipil dan berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dalam demokrasi

AJI Jakarta dan LBH Pers Desak Perusahaan Gatra Penuhi Hak Karyawan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mendesak PT Era Media Informasi (Gatra Media Group) untuk memenuhi hak para pekerja.

AJI Jakarta dan LBH Pers : Ratusan Pekerja Media Alami Masalah Ketenagakerjaan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mencatat selama rentang tahun 2020-2023 ratusan pekerja media mengalami masalah ketenagakerjaan.

Gaji Layak Jurnalis pada 2024 Sebesar Rp8,3 Juta Per Bulan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta merilis hasil survei yang menunjukkan gaji layak bagi jurnalis pada tahun 2024 sebesar Rp8.334.542 per bulan. 

Tolak Revisi UU Penyiaran, Aliansi Jurnalis Gelar Aksi di Depan DPR RI

Aliansi jurnalis dan pekerja media serta organisasi mahasiswa akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

AJI dan LBH Pers Minta Perpres Publisher Rights Dijalankan dengan Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers berharap Perpres Publishers Rights ini dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi dan penuh akuntabilitas.

UU ITE Digugat, Ahli: Kritikan untuk Pejabat Harusnya Masuk Perdata bukan Pidana

SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.

Rekonstruksi Manusia Utuh

Lebih dari Bahasa

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia