OTT Pegawai Pajak, KPK Imbau Wajib Pajak Diminta Berani Lapor Jika Diperas

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para wajib pajak agar tidak ragu melapor kepada apabila menghadapi praktik pemerasan yang dilakukan oleh petugas atau pegawai pajak. Imbauan ini ditegaskan KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor perpajakan.

"Dengan catatan, wajib pajak tidak dalam posisi berusaha untuk meminta pengurangan (pajak),” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1).

Asep menjelaskan, langkah tersebut merupakan wujud pengawasan sekaligus tindakan konkret KPK dalam menjaga kedaulatan dan penerimaan keuangan negara. Ia menilai, penindakan kasus dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026, diharapkan mampu memberikan efek jera.

Baca juga : Pegawai Kena OTT KPK, DJP Janji Kooperatif Ungkap Dugaan Suap Pajak

Menurutnya, penanganan kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi para pejabat dan pegawai pajak agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diemban, sehingga tidak merugikan hak negara.

Asep menyoroti bahwa praktik dugaan korupsi kerap melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja sama dengan konsultan pajak untuk menekan nilai kewajiban pajak demi keuntungan pribadi.

“Celah kerawanan ini harus dilakukan perbaikan yang lebih serius agar penerimaan negara tidak bocor terus,” katanya.

Baca juga : 5 Fakta OTT Pegawai Pajak KPP Jakarta Utara usai Penangkapan

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pertama pada tahun 2026 yang berlangsung pada 9-10 Januari 2026. Dalam OTT KPK tersebut, delapan orang diamankan. KPK menyatakan operasi ini berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.

Selanjutnya, pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Kasus OTT KPK yang menjerat pegawai pajak ini kembali menegaskan pentingnya integritas aparatur perpajakan serta peran aktif wajib pajak dalam melaporkan praktik menyimpang demi menjaga penerimaan negara. (Ant/E-4)