Ketua KPK: Pengembalian Uang Korupsi Kuota Haji Hampir Rp100 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menerima pengembalian dana terkait kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Total, uang terkumpul hampir menyentuh Rp100 miliar.

“Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah mendekati seratus (miliar) ada,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta Selatan, hari ini.

Setyo belum bisa memastikan total pasti uang yang sudah diterima KPK. Dana itu berasal dari biro perjalanan haji dan umrah, sampai pejabat terkait perkara ini.

Baca juga : KPK Ultimatum Biro Tavel Haji yang Tak Kooperatif

KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini lebih dari Rp1 triliun. Setyo memastikan pihaknya akan memaksimalkan perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara.

“Pasti akan kita kejar semaksimal mungkin, selama memang terinformasi bahwa ada aset, dan aset tersebut merupakan yang, atau aset bergerak, tidak bergerak, itu merupakan rangkaian dalam perkara itu,” ucap Setyo.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Baca juga : KPK Ungkap Hanya Ada Pengumpul Dana Utama dalam Korupsi Kuota Haji

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025. (Can/P-1)