Rakornas Dukcapil 2025, Dirjen Teguh Ungkap Isu Nasional-Global Terkait Data Kependudukan Digital

RAKORNAS Dukcapil Tahun 2025 resmi dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Pasar Minggu, Rabu (23/4/2025). Kegiatan tahunan yang diikuti jajaran Dukcapil seluruh Indonesia ini dilandasi pada beberapa urgensi diantaranya upaya mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung Asta Cita.

"Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya Asta Cita Keempat, Keenam dan Ketujuh, dan Isu nasional dan global yang berkembang terkait dengan tata kelola dan pendayagunaan data kependudukan berbasis digital," ungkap Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dalam laporannya saat pembukaan Rakornas Dukcapil Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Berkaitan dengan urgensi pelaksanaan Rakornas Dukcapil Tahun 2025, Dirjen Teguh menyampaikan beberapa isu nasional dan global diantaranya: Target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tujuan ke-16 dan sasaran ke-9 tentang identitas hukum bagi semua warga semakin mendesak, mengingat masih ada sekitar 800 juta orang di dunia yang tidak tercatat secara administratif, menghambat akses mereka terhadap layanan dasar.

Baca juga : Kemendagri Persiapkan Konsep Retret Jilid II

"Perlu kami laporkan jumlah penduduk Indonesia yang tercatat dalam database nasional dan sudah ber-NIK pada Semester II Tahun 2024 sejumlah 284.973.643 jiwa, serta lebih dari 99% penduduk sudah merekam data KTP elektronik," urai Teguh.

Namun demikian, sambung Teguh, dinamika data kependudukan yang terus berubah setiap waktu (seperti lahir, mati, kawin, cerai, pindah, datang, dan perubahan elemen data lainnya) masih menjadi tantangan kita saat ini. Sehingga diperlukan upaya maksimal agar data kependudukan terus ter-update.

"Selain itu, tantangan cakupan di wilayah Indonesia timur, daerah perbatasan, suku pedalaman, daerah 3T, dan WNI di luar negeri perlu menjadi perhatian kita semua," ujar Teguh.

Baca juga : Daerah Harus Lebih Aktif Amankan Mudik

Di sisi lain, Dirjen Teguh juga menyampaikan dalam menghadapi gelombang transformasi digital 2025, banyak negara telah mengadopsi kebijakan identitas digital yang lebih agresif. India dengan Aadhaar-nya kini telah terintegrasi dengan layanan kesehatan dan subsidi energi, sementara Uni Eropa memperkuat eIDAS 2.0 untuk interoperabilitas identitas digital lintas negara.

"Di tengah persaingan ini, kita perlu mengupayakan agar IKD tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi digital," tutur Teguh.

Selain itu, sambung Pj Gubernur DKI Jakarta periode 18 Oktober 2024 - 20 Februari 2025 tersebut juga mengungkapkan isu global lainnya yang terkait dengan masalah Dukcapil ialah isu keamanan siber dan privasi data. Kemudian serangan ransomware dan kebocoran data, seperti yang terjadi di beberapa negara tahun lalu, menjadi pelajaran bersama dan pengingat bahwa sistem kependudukan kita perlu dibangun dengan prinsip zero-trust dan ketahanan siber. 

Baca juga : Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Gelombang Kedua tidak Digelar Bersamaan

"Tahun 2025 juga menjadi tonggak penting dalam menghadapi berbagai krisis. Konflik regional dan bencana alam menyebabkan lonjakan pengungsi yang membutuhkan identitas untuk akses bantuan," beber Dirjen Teguh.

Di sisi lain, dijelaskan Teguh, Presidensi G20 Indonesia 2024 telah meletakkan dasar kolaborasi global dalam tata kelola data. Momentum ini perlu digunakan untuk menjadikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alat diplomasi digital, memperkuat kerja sama dengan organisasi seperti UNDP dan World Bank dalam program identitas inklusif.

"Berdasarkan isu yang kita hadapi tersebut, Rakornas Dukcapil 2025 ini menjadi forum untuk meningkatkan komitmen, memperkuat data kependudukan, dan IKD, agar dapat menjadi tulang punggung transformasi digital. (Adv)