RI Tolak Barter, Siap Serbu OPM

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan melakukan pertukaran sandera dua WNI dengan dua orang Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ditahan Kepolisian Resor Keerom karena kasus kepemilikan ganja.

Pemerintah, tandasnya, akan mengambil langkah-langkah yang terukur untuk melindungi tiap negara Indonesia.

"Sudah saya laporkan kepada Presiden langkah-langkah yang bisa kami lakukan, sampai yang paling buruk. Sudah kami persiapkan. Pemerintah tak akan barter," ujarnya di dalam seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.

Terkait pembebasan dua WNI, kemarin, Luhut menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Menurut Luhut, bersama Pemerintah Papua Nugini, Indonesia tengah melakukan langkah-langkah pembebasan. Pemerintah Indonesia akan melakukan langkah apa pun, tetapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah Papua Nugini.

"Komunikasi dengan pemerintah PNG dilakukan dengan sangat baik," ujarnya.

Tentang kondisi dua warga Indonesia yang disandera, Luhut menjelaskan, berdasarkan informasi yang didapatnya, mereka dalam keadaan baik. OPM pimpinan Jeffrey Pagawak diduga sebagai penyandera dua pekerja di perusahaan kayu itu pada 12 September.

Dua warga Indonesia, Sudirman dan Badar, yang bekerja sebagai penebang kayu di Skofro, Distrik Keerom, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini, disandera oleh OPM.

Penyanderaan terjadi setelah kelompok tersebut menyerang dan menembak warga. Keduanya kemudian dibawa ke Papua Nugini.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pihaknya tak bisa bertindak langsung dalam proses pembebasan sandera sebelum mendapat izin dari tentara setempat dan pemerintah Papua Nugini.

"Jangan dianggap itu wilayah kita," ujarnya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Endang Sodik mengatakan TNI tak bisa menyergap kelompok separatis tersebut meski berada dekat dengan perbatasan Papua-Papua Nugini.

Pasukan TNI hanya bisa melakukan pengamanan di perbatasan.

"Kalau TNI yang turun, pasti cepat, tapi masalah ini lintas negara. Harus melalui prosedur antarnegara, tak bisa antartentara saja," ujarnya.