NEWSTICKER

Gali Keadilan Substansial dari Kesaksian 4 Menteri

Tri Subarkah

03/4/2024 05:25

Gali Keadilan Substansial dari Kesaksian 4 Menteri — Profesor filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian sebagai ahli dalam sidang lanjutan PHPU .(MI/SUSANTO)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai mengambil langkah progresif dengan memanggil empat menteri aktif kabinet Presiden Joko Widodo dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden-wakil presiden.

Menurut pengajar hukum pemilu pada Universitas Indonesia Titi Anggraini, hal itu juga menunjukkan rangkaian sidang sengketa hasil pilpres di MK tidak sekadar berfokus pada angka-angka atau hasil pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8250

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

Kepercayaan Publik pada MK Menurun
26/10/2023 00:00
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
PHRI Jawa Barat bakal Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 40% ke MK
26/10/2023 00:00
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Bupati Bandung Dukung Uji Materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi
26/10/2023 00:00
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Mahkamah Kalkulator versus Mahkamah Keadilan
26/12/2016 08:23
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Diserangnya Mahkamah Kita
26/12/2016 08:23
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
Bersepakat Melanggar Konstitusi
26/12/2016 08:23
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Maman Imanulhaq Dukung Amin, Siap Adu Taktik dan Gagasan
26/10/2023 00:00
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Aktivis Mahasiswa Bandung Kritisi Nepotisme Kekuasaan dalam Pilpres 2024
26/10/2023 00:00
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Cianjur Deklarasikan Kami Gibran
26/10/2023 00:00
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Partai Buruh tidak akan mendukung Capres di Putaran Pertama Pilpres.
26/10/2023 00:00
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Setelah Viral, 14 Satpol PP Garut Diperiksa Bawaslu karena Memihak Prabowo-Gibran
26/10/2023 00:00
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Forum Lembaga Dakwah dan Ormas Islam Jabar Gelar Multaqo Ulama dan Tokoh Masyarakat di Bandung
26/10/2023 00:00
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.