Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Akan Membentuk Tim Khusus Tangani Dugaan TPPO Ke Jerman

MENKO Polhukam Hadi Tjahjanto akan membentuk tim khusus yang akan menangani kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok program magang di Jerman.

"Ya, pasti nanti akan kami bentuk tim khusus," kata Hadi usai bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Sewon, Bantul, Rabu (27/3) malam.

Hadi juga mendorong perguruan tinggi segera menangani para mahasiswanya yang menjadi korban.

Baca juga : Kampus Terlibat Ferienjob bakal Kena Sanksi

"Kami mendorong sejumlah perguruan tinggi, salah satunya Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk segera menuntaskan kasus TPPO berkedok magang ke Jerman yang menimpa sejumlah mahasiswa," ujarnya.

Hadi mengaku masih memeriksa kembali data perguruan tinggi yang mahasiswanya diduga menjadi korban TPPO.

"Kami tadi sudah bicarakan dengan kedeputian untuk segera permasalahan ini diselesaikan, agar tidak berlarut-larut," ujar Hadi Tjahjanto.

Baca juga : Digaji Rp30 Juta tapi Utang Rp50 Juta, Derita Mahasiswa Korban TPPO ke Jerman

Kepada para mahasiswa yang menjadi korban, Hadi Tjahjanto berjanji akan memberikan pendampingan agar permasalahan yang mereka hadapi bisa segera  dituntaskan. 

Kemendikbudristek saat ini sedang mengkaji pemberian sanksi terhadap 33  perguruan tinggi yang terlibat TPPO dengan modus program magang untuk 
mahasiswa ke Jerman atau ferien job.

Tantangan Digitalisasi

Dalam pertemuannya dengan kalangan pimpinan Pondok Pesantren Al Munawwir,  membahas mengenai tantangan era digital bagi kaum milenial.

Baca juga : 2 Agen TPPO Mahasiswa Janjikan Dana CSR ke Universitas, Ini Pasal yang Dikenakan

"Tadi saya berbicara dengan para tokoh agama, pimpinan Ponpes (Krapyak) terkait dengan era digitlisasi untuk kaum milenial," ujar Hadi.

Menurut Hadi Tjahjanto, meski banyak sisi positifnya, digitalisasi juga membawa dampak negatif yang tidak sedikit. Hal itu dibuktikan salah satunya adalah banyaknya generasi muda yang terjebak pada penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran berita bohong maupun hoax.

Tantangan semacam ini, katanya, tidak hanya dihadapi oleh masyarakat umum tetapi juga lingkungan pondok pesantren, bagaimana pondok pesantren menyikapi era modern dan bagaimana agar tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan. (Z-3)