Publik Jangan Diamkan Kecurangan

Megawati Ungkit Kembali Kekalahan Ganjar-Mahfud: Kok Bisa Ya?

Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif

Dana Sosialisasi Rp10 Miliar, Partisipasi Pemilih di Padang Turun Jauh

PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

PARA Syndicate: Pilkada 2024 Pertarungan Segitiga Politik antara Prabowo, Jokowi dan Megawati

KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.

Gerakan Mengawal Demokrasi Jawa Tengah

Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang. 

Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada Dinilai Sebabkan Demokrasi Indonesia makin Tercoreng di Mata Dunia

DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,

Elektabilitas Rido Unggul karena Dukungan Pemilih Anies dan Prabowo

Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

KPU dan DPR Belum Pastikan Waktu Pembahasan RUU Pemilu-Pilkada Pascaputusan MK

Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.

KPU Masih Pertimbangkan Penggunaan e-Voting pada Pemilu Mendatang

Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.

Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Netralitas ASN Jelang PSU dan Pilkada Ulang

Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut. 

Respons Putusan MK, KPU RI akan Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Jadi Solusi Salah Satu Masalah Krusial

KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.

KPU Akui Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Tahun yang Sama Butuh Kerja Ekstra

KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia