Headline
Kisruh Berbau Malaadministrasi

YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Nyatakan Sikap, Universitas Kristen Indonesia Ingin Hukum dan Etika Dijunjung Tinggi

Theofilus Ifan Sucipto
06/2/2024 17:20
Nyatakan Sikap, Universitas Kristen Indonesia Ingin Hukum dan Etika Dijunjung Tinggi
Rektor UKI Dhaniswara K Harjono ingin hukum dan etika dijunjung tinggi dalam pemilu.(Dok.UKI)

UNIVERSITAS Kristen Indonesia (UKI) menyatakan sikap merespons dinamika politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Rektor UKI Dhaniswara K Harjono ingin hukum dan etika dijunjung tinggi dalam kontestasi 5 tahunan itu.

“Namun, diatas hukum ada etika yang juga harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Termasuk dalam berpolitik ada etika yang harus ditaati oleh semua pihak,” kata Dhaniswara dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2).

Pihaknya juga menyerukan kepada seluruh komponen bangsa ikut menciptakan suasana kondusif. Sehingga, tercipta pemilu yang damai dengan menjunjung nilai persatuan.

Baca juga : APTIK Keluarkan Pernyataan Sikap atas Kerusakan Tatanan Hukum dan Demokrasi

Kemudian, meminta penyelenggara negara termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan polisi menjunjung tinggi sumpah jabatan. Mengutamakan hal itu di atas kepentingan pribadi, golongan, atau partai politik tertentu.

"Mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan Pemilu 2024," kata Dhaniswara.

UKI juga mengajak masyarakat dan civitas akademika mendukung pelaksanaan pemilu yang umum, bebas, langsung, dan rahasia, serta jujur dan adil. Hal tersebut sangat penting, demi tegaknya demokrasi dan hukum sesuai konstitusi.

Baca juga : Pemerintah Bayarkan Kenaikan Gaji ASN hingga Pensiunan Mulai Maret 2024

Dekan Fakultas Hukum UKI Hendri Jayadi menambahkan bahwa konstitusi tersebut harus menjadi pedoman semua kalangan. Termasuk, tidak melanggar hukum dan menegakkan supremasi hukum.

“Pelaksanaan pemilu ada dasar hukumnya. Jadi, kalau ada pelanggaran dan terbukti ya harus diberi sanksi tegas. Jangan justru dicap ada politisasi dan sebagainya. Karena itu, penyelesaian perkara pemilu harus transparan dan terbuka ke publik sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pikiran-pikiran negatif,” tegasnya. (Z-7)

Baca juga : Wapres Ingatkan ASN hingga TNI Netral pada Pemilu 2024



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Abdillah M. Marzuqi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved