KPK Koordinasi dengan FBI Kumpulkan Informasi Suap Perusahaan Jerman Ke KKP dan Bakti Kominfo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Federal Bereau of Investigation (FBI) untuk mengumpulkan informasi soal penyuapan perusahaan asal Jerman, SAP terharap pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bakti Kominfo. 

“Saya tanya staf, ternyata sudah dikoordinasikan dengan FBI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi, KPK sudah menerima laporan tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Senin (15/1).

Kabar adanya penyuapan terhadap pejabat di KKP dan Bakti Kominfo ini terungkap dari dokumen yang dipublikasikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) atau Department of Justice (DoJ) beberapa waktu lalu. Berkas itu menjelaskan SAP dituntut membayar denda US$220 juta, karena menyuap pejabat pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia.

Baca juga: KPK Tegaskan Kasus Lukas Enembe Belum Final

Dalam dokumen itu, pejabat Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) tertulis sebagai salah satu penerima suap. Tapi, instansi itu kini sudah berganti nama menjadi Bakti Kominfo.

Alex menjelaskan DoJ hingga kini belum berkoordinasi dengan KPK. Tapi, Lembaga Antirasuah tidak mau ketinggalan langkah soal kabar adanya suap lintas negara ini. “Terkait alasan kenapa DoJ belum berkoordinasi dengan Indonesia saya tidak tahu. Tapi, berdasarkan informasi ini saya akan menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan secara internal,” ujar Alex.

Baca juga: Vonis Etik Tak Hentikan Penyelidikan Pungli Rutan KPK

Alex berharap pembahasan di KPK rampung dengan cepat. Soalnya, kata dia, hasilnya bakal dibawa ke Kedutaan Besar AS untuk meminta informasi lanjutan.

KPK meyakini pengutusan ini berlangsung dengan mulus. Sebab, kata Alex, instansinya sering bekerja sama dengan FBI maupun DoJ. “Kerja sama KPK dengan DoJ dan FBI selama ini sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa perkara yang pernah ditangani bersama antara KPK dengan FBI antara lain e-KTP,” ucap Alex.

Kasus penyuapan perusahaan Jerman ke pejabat Indonesia ini sejatinya ditangani oleh Security and Exchange Commision (SEC) AS. Perkara itu disidangkan oleh Pengadilan Distrik Timur Virginia.

Dalam dokumen yang dipublikasikan DoJ, suap ke pejabat di Indonesia diberikan agar memperoleh bisnis pemerintah yang berharga. Tapi, rincian proyeknya tidak disebutkan dalam berkas tersebut. (Z-3)