Pilihan Politik Kaesang yang Berbeda dengan Jokowi Harus Dihargai

DOSEN Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan keputusan dan pilihan politik setiap individu harus dihargai. Hal itu ia sampaikan merespons keputusan putera bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep yang memutuskan menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara Presiden Jokowi merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Kita bisa paham bahwa presiden punya anak yang memiliki pilihan politik berbeda, tentu anak tersebut punya hak tidak mengikuti pilihan politik yang sama dengan bapaknya. Kita bicara hak warga negara yang dewasa, satu keluarga belum tentu punya pilihan politik yang sama,” ujar Aditya ketika dihubungi, Minggu (24/9).

“Dalam negara demokratis penting menghargai pilihan politik satu sama lain dalam satu keluarga besar. Itu jadi sebuah pelajaran penting, meskipun itu keluarga presiden bisa saja anaknya punya pilihan politik yang berbeda,” imbuh pria yang juga Direktur Eksekutif Algoritma, lembaga untuk konsultan dan riset itu.

Baca juga: Politikus PDIP Tanggapi Santai Perihal Bergabungnya Kaesang ke PSI

Menurutnya perbedaan politik antara Kaesang dan Jokowi semestinya bukan menjadi persoalan yang serius. Sebab, pilihan-pilihan politik yang diambil pasti sudah dibicarakan dalam lingkup keluarga. Presiden, ujar Aditya, juga telah menyatakan sikapnya soal pilihan politik Kaesang.

“Sudah ada komunikasinya, presiden sudah menanyankan anaknya, pihak partai juga sudah konfirmasi,” tutur Aditya.

Baca juga: PDIP belum Mau Tanggapi Sikap Kaesang Masuk PSI

Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa Kaesang telah meminta restu darinya untuk bergabung sebagai kader PSI. Jokowi menegaskan apapun yang diputuskan Kaesang menjadi tanggung jawabnya sendiri.

“Ya biasa dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun, juga tetap akan jalan.Anak-anak saya seperti itu,” ujar Jokowi pada wartawan saat menghadiri peletakan batu pertama Ibu Kota Negara (IKN), di Kalimantan Timur, Kamis (20/9).

PDIP mempunyai aturan yang mewajibkan bahwa satu keluarga harus masuk ke dalam satu partai. Aditya mengatakan setiap partai punya kemandirian masing-masing, etika dan aturan sendiri untuk mengatur organisasi internalnya dan membuat kadernya solid.

“ Tidak bisa mengatakan demokratis atau tidak (aturan itu). Setiap partai politik punya tujuan masing-masing untuk membuat kadernya solid, jadi ada konsekuensi yang mereka (kader) ketika masuk jadi bagian partai politik itu. PDIP punya pandangan itu karena internalisasi dan kaderisasi PDIP dengan cara seperti itu,” ujar Aditya.

Meskipun demikian, menurut Aditya, Kaesang sebagai anak presiden telah menegaskan bahwa ia saat ini telah menikah sehingga keluarga intinya adalah istrinya.

“Keputusan politiknya sebagai individu harus dihargai. Dari sisi itu menjadi penting perlu dibedakan mana yang disebut dengan keluarga besar dan keluarga inti. Presiden sudah menyatakan soal itu juga,” tukasnya. (Z-10)