Kritik UU ITE, Anies Lapor Bengkel Bermasalah Dilaporin Pencemaran Nama Baik

MANTAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritisi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Muatan beleid itu dinilai bermasalah dan berdampak pada kebebasan berekspresi.

"UU ITE itu bermasalah, kami melihat bukan pada melindungi data, itu yamg diperlukan, melindungi data, melindungi informasi. Tapi ketika pasal-pasal karet itu digunakan untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah," kata Anies dalam Kuliah Kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8).

Ia mencontohkan adanya keluhan pelayanan bengkel tak memuaskan. Namun, malah dilaporkan terkait pencemaran nama baik.

"Kasihan lapor bengkel bermasalah saja bisa disebut pencemaran nama baik, padahal pelayanan bengkel bukan pelayanan pemerintah," ujar Anies.

Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu mengatakan pentingnya merevisi UU ITE. Sehingga, pasal yang menggangu kebebasan berekspresi bisa dihapus.

"Jadi kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi. Bukan malah menghalangi kebebasan berekspresi," ucap Anies. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani