Indeks Demokrasi Indonesia Masuk Kategori Sedang

BADAN Pusat Statistik mengukur tingkat kemajuan demokrasi di Indonesia. Hasilnya, perkembangan demokrasi di Indonesia selama 2015 masih bergerak pada tingkat menengah.

“Demokrasi di Indonesia secara umum masih bertengger pada kategori sedang,” ujar Kepala BPS Suryamin saat konferensi pers di kantornya, Rabu (3/8).

Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencerminkan baik atau tidaknya fungsi demokrasi di dalam negeri dengan skala 0-100. Semakin mendekati 100, berarti peran pemerintah dan masyarakat membangun demokrasi berjalan semakin baik. Sebaliknya, semakin mendekati nol berarti fungsi demokrasi makin menemui banyak hambatan.

Selama 2015, IDI menunjukan angka 72,82. Angka itu lebih rendah dibanding capaian 2014 sebesar 73,04. “Walau angka kita itu menurun, tapi secara umum masih dalam kategori baik,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah.

Menurut Sairi, pergerakan indeks juga masih fluktuatif naik turun dalam beberapa tahun ke belakang. Tapi, trennya selalu bergerak menuju ke arah perbaikan yang signifikan.

“Memang ada fluktuasi indeks demokrasi kita dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukan negara masih mencari tingkat kematangan demokrasi, atau arahnya sedang menuju konsolidasi demokrasi,” ujar dia.

Tercatat, pada 2009 indeks menunjukan angka 67,3. Sejak saat itu hingga 2013 indeks selalu naik turun pada rentang yang sama. Barulah pada 2014 angka IDI melonjak drastis ke angka 73,04.

Sejumlah faktor turut mempengaruhi penurunan indeks 2015. Beberapa indikator penentu rapor merah demokrasi, yaitu peran DPRD (42,90); peran partai politik (59,09); partisipasi politik dalam pengambilan keputusan (60,59); dan peran birokrasi pemerintah daerah (53,11).

Sairi mengatakan penyebab masih rendahnya nilai sejumlah indikator tersebut lantaran masih banyaknya demonstrasi yang berujung kekerasan, masih rendahnya peran DPRD dalam proses legislasi dan penganggaran, serta stagnasi keterlibatan partai politik mendidik kader politiknya.

“Ini yang membangun perkembangan indeks demokrasi masih hanya dalam tahap sedang. Keterlibatan peran DPRD di daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Begitu juga peran parpol selama 2015 yang kaderisasinya mengalami stagnasi karena terbelah,” kata Sairi.

Indeks tersebut juga memetakan kemajuan demokrasi di seluruh wilayah RI. Hasilnya, empat provinsi memegang kategori baik dengan perolehan angka di atas 80. Sejumlah daerah dengan predikat pelaksanaan demokrasi yang baik antara lain DKI (84,70); Yogyakarta (83,19); Kalimantan Timur (81,24); dan Kalimantan Utara (80,16).

Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharudin merespons positif indeks tersebut. Menurutnya, tren pergerakan indeks bakal menjadi acuan Kemendagri untuk merancang perbaikan tata kelola pemerintah daerah dan partai politik.

“Undang Undang Partai Politik kami rancang untuk perbaikan di tahun depan. Bagaimana sumber dana partai politik sebagai pilar utama demokrasi menjadi lebih sehat. Kami berpikir negara harus turun tangan, ga harus satu persen dari APBN, lebih juga ga apa apa, karena demokrasi yang lebih sehat harus berasal dari keuangan negara,” kata dia,

Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas Wariki Sutikno mengatakan target angka demokrasi juga bagian dari tolak ukur pemerintah sesuai RPJMN. “Maka kita juga ingin mengejar aspek tertentu untuk menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Kita mendorong oerbaikan di legislatif dan eksekutif; dan regulasi supaya demokrasi semakin baik,” kata dia.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Yoedi Swastono mengungkapkan bakal memberi penghargaan kepada sejumlah daerah yang poin pelaksanaan demokrasinya meningkat pesat. “Tujuh terbaik kita berikan apresiasi dalam bentuk surat pernghargaan. Tiga daerah terendah kita berikan warning supaya lebih concern meningkatkan indeks demokrasi,” ujar dia. (X-11)