Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENJELANG Pemilu 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap para camat mampu menekan potensi konflik sosial di masyarakat. Dia berharap gelaran tersebut tidak menimbulkan konflik sosial yang membuat kegaduhan di masyarakat.
Hal itu diungkapkan Mendagri pada Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery, Rakernas Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu-Pilkada 2024, dan Launching Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/6).
"Pesan saya yang lain terkait Pemilu dan Pilkada ini adalah menjaga jangan sampai terjadi konflik sosial," katanya.
Baca juga: Inilah 2 Faktor Pemicu Golput
Guna mengurangi terjadinya konflik sosial, lanjut Mendagri, diperlukan peran camat dan jajaran perangkat daerah. Pasalnya, momen Pemilu terkadang dimanfaatkan berbagai pihak untuk memecah belah bangsa.
Karena itu, camat diharapkan mampu menjaga wilayah masing-masing dan melakukan langkah cepat untuk menetralisasi agar potensi konflik itu tidak meledak menjadi konflik kekerasan.
"Tugas yang tidak ringan karena ini memerlukan passion, memerlukan kemampuan untuk bekerja dan bergerak masuk ke semua lini masyarakat untuk membaca potensi konflik, bukan untuk membaca kemenangan, tapi untuk membaca potensi konflik, begitu terjadi perbedaaan potensi konflik yang kira-kira akan ramai, meledak, segera lakukan intervensi untuk meredam potensi konflik itu," tegasnya.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, BSKDN: Daerah Harus Jamin Ketersediaan Anggaran dan Netralitas ASN
Dalam menangani persoalan keamanan Pemilu 2024, Mendagri mengimbau seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar mampu mengurusi dan melakukan pengamanan di masing-masing daerah. Hal ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menekan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
"Tahun 2024 ini nanti Pilkada Serentak seluruh provinsi (dan) kabupaten/kota maka sistem backup ini mungkin tidak mudah untuk digerakkan, karena semuanya melakukan, semuanya melakukan pengamanan di daerah masing-masing sehingga strategi utama besarnya adalah membaca potensi konflik, kerawanan konflik dan menyelesaikan konflik itu sebelum meledak menjadi kekerasan," ungkap Mendagri.
Terakhir, Mendagri mewanti-wanti camat dan perangkat desa agar bersikap netral di Pemilu 2024 dan tidak terlibat dalam praktik politik praktis atau menggalang dukungan untuk calon dari partai politik tertentu.
"Prinsip utama bagi camat sama seperti ASN lainnya adalah prinsipnya netral, tidak melakukan politik praktis, artinya dukung mendukung pada calon tertentu, baik pilkada, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif, tetap pada posisi netral," pungkas Mendagri. (RO/Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved