KETUA Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO APDESI), Muhammad Asri Anas menekankan setiap desa memiliki karakter dan kearifan lokal masing-masing sehingga tidak dapat dipaksakan untuk menjadi sama.
"Desa didirikan sebagai sumber produksi, pusat pengembangan industri untuk menata dan membangun desanya sehingga jangan dibuatkan aturan Sabang sampai Merauke dibuat aturan yang sama. Jangan juga kita mengangkat desa adat, dibesarkan tapi dipaksakan melakukan pemilihan tanpa ada nilai-nilai yang ada di mereka," ungkapnya.
Dalam pidato yang disaksikan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri tersebut juga mengungkapkan banyak masalah besar yang terjadi di desa seperti memudarnya desa sebagai sumber filsafat bangsa yakni gotong royong. Kondisi ini juga diperburuk dengan desa yang hanya dijadikan objek proyek atau program kementerian dan lembaga yang menyingkirkan kebutuhan dan peran masyarakat desa.
Baca juga: Mantan Kepala Desa dan Lurah se-Jabar Dukung Ganjar Presiden 2024
"Selama ini kami melihat desa hanya menjadi objek pembangunan dan program kementerian dan lembaga padahal berdasarkan desa harus menjadi subjek pelaku pembangunan. Desa harus dibuatkan ruang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk membangun," cetusnya.
Dia menekankan selama desa kerap diatur sedemikian rupa oleh pemerintah pusat untuk hal-hal yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat desa. Misalnya desa dipaksa untuk membangun jalan sebanyak-banyaknya. Seperti yang terjadi di Aceh kebutuhan masyarakatnya adalah penambahan perahu tapi dipaksa untuk membuat jalan.
Baca juga : Kepala Desa Seluruh Indonesia Jaga Komitmen Persatuan Bangsa Lewat Papdesi
"Desa harus membangun jalan 30% padahal jalannya sudah ada. Kami berharap peringatan ini menjadi peringatan kita semua agar negara ini berdaulat untuk maju. Semangat ini menjadi dasar memperjuangkan 10% APBN untuk dana desa"
Memperingati 9 Tahun UU Desa Membangun Indonesia dari Desa di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (19/3) Anas meminta pemerintah pusat menegur para bupati yang tidak ingin melakukan Pilkada serentak pada 2023.
"Kami tidak ingin kepala desa ini dipolitisir menjelang Pemilu 2024. Temuan kami banyak bupati yang lebih mementingkan melakukan pembentukan karateker kepala desa dan dalam melakukan pemilihan. Kami tidak ingin kepala desa ini menjadi objek politik," tukasnya.
Di kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pendidikan menjadi kunci kemajuan desa. Undang-undang desa akan diproses dengan baik dan tenang sehingga tidak menimbulkan pertikaian
"Pendidikan adalah kunci. Jangan ada politik praktis saya titip ini untuk kalian semua. Tidak ada saling mencurigakan, tidak ada saling menjelekkan sehingga Indonesia bisa sampai seperti ini," ujarnya. (Z-8)
