BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meminta pengawas pemilu melakukan pengawasan melekat khususnya tahapan pendataan pemilih. Hal itu wajib dilakukan guna pemutakhiran data pemilih.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono membeberkan pengawas pemilu harus memastikan tak ada data yang seharusnya tidak ada atau tercantum kembali namun masih terdata dalam pendataan.
"Jangan sampai ada data orang meninggal, tetapi masih terdaftar sebagai pemilih. Tugas Bawaslu untuk menjaga kemurnian data pemilih," ujarnya, Senin (31/10).
Di lain sisi, Totok menerangkan, data pemilih adalah sumber utama dalam pelaksanaan demokrasi. Karena suara pemilih yang akan diubah menjadi kursi untuk para negarawan hasil pemilu.
Sehingga, Bawaslu bisa melakukan pencegahan terhadap potensi pemilih ganda atau nama-nama yang belum berhak untuk memilih sesuai peraturan perundang-undangan.
"Hak pilih harus berkualitas, itu lah tugas Bawaslu. Karena pemilih yang menentukan negarawan hasil pemilu nantinya," pungkasnya.
Baca juga: Soal Pengumuman Capres, Ketum PKB: Kami Masih Hitung
Sebelumnya Pemilu 2024 disebut bakal menghadapi banyak tantangan. Penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu diminta mempersiapkan segala sesuatu lebih baik.
"Ancaman resesi ekonomi global yang penuh dengan situasi ketidakpastian dan instabilitas fiskal turut menjadi faktor ancaman situasi politik 2024," kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam diskusi publik, Jumat (12/10).
Menurut dia, perlu sinergi matang dari penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk menghadapi hal itu. Tantangan lain ialah persiapan tekni penyelenggaraan pemilu serentak.
Boni menyebut persiapan itu tak mudah, lantaran banyak hal kompleks yang menyertai. Termasuk, dalam menyiapkan penyelesaian sengketa untuk jenis pemilihan yang berbeda.
"Sebab, di tahun yang sama, juga akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dan efek politik dari penyelenggaraan pemilu nasional juga berpotensi menjalar ke sejumlah daerah," kata dia. (P-5)
