Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
Keterlibatan perempuan dalam pesta demokrasi bukan hanya dalam hal keterlibatan mereka dalam partai politik atau pun menjadi calon legislatif dan eksekutif. Keterlibatan perempuan juga penting dalam kepengawasan pemilu.
Kordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jakarta Barat, Fitriani, meyakini pentingnya optimalisasi peran perempuan dalam mengawal dan menyelenggarakan pemilu 2024 mendatang. Mengingat hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur adanya keterwakilan perempuan 30% sebagai penyelenggara pemilu.
“Dengan adanya keterlibatan perempuan akan dapat mewujudkan demokrasi yang adil gender. Berkaca pada pengalaman pemilu 2019 di wilayah Jakarta Barat, tingkat partisipasi perempuan sebagai SDM pengawas pemilu masih belum mencapai 30%,” terang Fitriani kepada Media Indonesia, Selasa (28/6).
Fitri yang sebelumnya pernah bertugas sebagai pengawas pemilu di wilayah Cengkareng menjelaskan masih adanya ketimpangan ketersedian SDM perempuan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan pada pemilu 2019 lalu.c“Kebutuhan SDM pengawas pemilu perempuan pada pemilu tahun 2019 di tingkat kecamatan dan kelurahan belum mencapai 30%, sedangkan di tingkat pengawas TPS jumlahnya sudah mencapai lebih dari dari 50%," tutur Fitriani.
Guna menjawab adanya kebutuhan pelibatan perempuan sebagai pengawas pemilu, Fitriani melihat kader PKK sebagai potensial. Usai kunjungannya ke Sekretariat PKK Jakarta Barat, Kantor Walikota Jakarta Barat pekan lalu, Fitriani menilai PKK dengan jumlah perempuan yang sangat potensial pada setiap strukturalnya untuk ikut menyukseskan pesta demokrasi tahun 2024.
"Tentunya Bawaslu Jakarta Barat berharap ke depan akan semakin banyak kader PKK Jakarta Barat yang terlibat menjadi pengawas pemilu maupun aktif melakukan pengawasan pemilu partisipatif dengan memberikan informasi awal apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu," Jelasnya
Fitriani menuturkan selama pandemi hingga kini Bawaslu Jakarta Barat konsisten dalam meningkatkan penguatan kapasitas kepemiluan perempuan dengan menghadirkan inovasi program RP4 (Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif). Program ini telah dilakukan secara daring. RP4 sendiri sudah memasuki episode ke-5. (OL-12)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved