MENTERI Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan kepada jajarannya di Kementerian Pertahanan (Kemhan) agar jangan sampai ada kebocoran anggaran pertahanan.
"Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran. Hal ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada negara," kata Prabowo saat membuka Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kemhan RI Tahun 2021 di Gedung Kemhan, Jakarta, hari ini.
Dia mengatakan jajaran Kemhan senantiasa melakukan perbaikan agar pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dapat disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
Baca juga: Menteri ATR/BPN Didesak Kembalikan Tanah Masyarakat Dicaplok Delta Group
Dari hasil yang dicapai tiga tahun ini, Kemhan telah tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut salah satunya ialah memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.
Berkaitan dengan hal tersebut, BPK akan memeriksa masing-masing unit organisasi selama 90 hari, dimana pemeriksaan telah dimulai sejak 31 Januari 2022.
"Satuan kerja di Kemhan agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK RI guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel," kata mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus tersebut. (Ant/OL-4)
