Posisi Migrasi Manusia Perlu Kejelasan

ARUS migrasi manusia yang semakin tidak terbendung di era globalisasi saat ini menuntut kejelasan posisi hukum keimigrasian dalam kacamata hukum Indonesia.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, Hukum Keimigrasian tidak dapat lepas dari aspek hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum internasional.

Pesan ini disampaikan Hiariej saat menjadi pembicara kunci dalam bedah buku 'Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar' di Gedung Sentra Mulia, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/1).

Hiariej dalam paparannya, memberikan saran agar praktik diskresi yang jamak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, yang seharusnya tidak berjalan tanpa kejujuran dan kepatutan dalam bertugas (asas bonafiditas), dibahas dalam buku tersebut.

Baca juga: Cegah Varian Omikron, Imigrasi Atambua Wajibkan Karantina Bagi Pelintas Batas

“Perlu dicatat bahwa diskresi ini tidak lepas dari asas bonafiditas yang mutlak harus dimiliki oleh petugas imigrasi. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena hukum keimigrasian menganut kebijakan selektif (selective policy)," ujar Hiariej dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (23/1).

Di sisi lain, Hiariej mengapresiasi prinsip-prinsip hukum keimigrasian yang dibahas secara lengkap dalam buku tersebut yang ditulis oleh para Akademisi Hukum Indonesia seperti Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, Oce Madril, I Gede Widhiana Suarda, Bayu Dwi Anggono, Jimmy Z Usfunan, serta Gautama Budi Arundhiati. (R-3)