Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
SATU persatu partai politik (parpol) mulai mempromosikan para ketua umumnya untuk menjadi calon presiden (capres) Pemilu 2024. Para ketua umum yang digadang-gadang akan maju menjadi capres antara lain Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Untuk bisa mengusung ketua umum mereka, partai-partai tersebut harus membangun koalisi. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengatur bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.
Ketua Dewan Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembentukan koalisi Pemilu 2024 masih sangat cair dan dinamis. Gerindra hingga saat ini belum menentukan dengan siapa akan membangun koalisi pada Pemilu 2024 mendatang. Namun, Sufmi mengakui bahwa saat ini sudah banyak desakan dari daerah agar Gerindra segera mengeluarkan sikap terkait koalisi.
"Bahwa kemudian yang namanya koalisi itu masih dinamis dan bisa saja terjadi, dan Gerindra juga pada saat ini belum juga menyatakan, walaupun sekarang ini sudah mulai banyak desakan," ungkap Sufmi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/10).
Meski Prabowo Subianto mengantongi hasil survei sebagai capres 2024 dengan elektabilitas tertinggi, Sufmi menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada pernyatan resmi dari Gerindra terkait majunya kembali Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Gerindra akan terbuka melakukan penjajakan terhadap opsi-opsi koalisi dengan partai manapun.
"Sehingga pada saatnya nanti Gerindra akan menyampaikan calon presiden dari Gerindra dan kemudian akan melakukan penjajakan terhadap koalisi-koalisi dengan parpol-parpol yang ada," ungkapnya.
Berdasarkan peraturan yang diatur dalam AD ART Gerindra, Sufmi menuturkan penunjukkan capres 2024 akan dilakukan melalui forum resmi. Oleh karena itu, saat ini dirinya tidak ingin berandai-andai siapa kader yang akan dimajukan oleh Gerindra sebagai capres 2024.
"Pertimbangan itu kan nanti dipertimbangkan dalam suatu forum yang memang dibikin untuk itu, sehingga nanti saya tidak mau berandai-andai sekarang," ungkapnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan partainya tidak ingin terburu-buru menentukan capres 2024. Meskipun di luar sana sudah banyak nama-nama para ketua umum parpol yang dikaitkan akan maju berpasangan dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
"Tentu kalau parpol siapa pun parpolnya itu kan tidak akan buru-buru menetapkan sekarang. Kalau sekarang itu ya ibarat main catur itu masih langkah kuda, kadang maju kadang mundur," ungkapnya.
Arsul menjelaskan, saat ini PPP juga diakui olehnya turut mempertimbangkan calon-calon di luar kader yang potensial untuk mendapat dukungan PPP sebagai Capres 2024. Menurut Arsul, PPP sangat menjunjung tinggi proses-proses demokrasi termasuk soal pemberian dukungan kepada capres 2024.
"Ini bagian dari ikhtiar pendidikan politik terutama di PPP, agar kita mengusung itu pertama ada proses demokratisasinya jadi tidak hanya diputuskan elite partai di Jakarta saja," paparnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, PPP mengundang empat gubernur yang ada di Pulau Jawa yakni Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Khofifah Indar Parawansa dalam acara Munas Alim Ulama di Semarang, 17-18 Oktober lalu. PPP sengaja mengundang para gubernur tersebut agar para kiai dalam acara Munas Alim Ulama PPP bisa mengetahui kinerja kepemimpinan para tokoh-tokoh potensial tersebut.
"Para pemangku kepentingan di PPP menjadi lebib tahu jadi siapapun yang diusung itu tidak seperti membeli kucing dalam karung," paparnya. (P-2)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved