Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
MODERASI berpolitik akan menjadi salah satu isu besar yang akan dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) akhir pekan ini.
Ketua Dewan Pengarah Munas-Konferesi Besar NU 2021 Ahmad Ishomuddin mengungkapkan pihaknya melihat bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami krisis kepemimpinan.
Sebagian besar elite politik, wakil rakyat, hanya berorientasi pada kekuasaan.
"Kita kekurangan orang yang benar-benar cinta Tanah Air. Para politisi masih berorientasi kepada kekuasaan," ujar Ishommudin dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/9).
Menurutnya, NU memiliki kewajiban untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.
Baca juga : Munas NU Tatap Muka Digelar Akhir Pekan Ini
Karena sejatinya, organisasi Islam itu didirikan dan dijalankan dengan semangat politik, namun bukan politik tingkat rendah yang hanya menguber kekuasaan.
"NU harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi, yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik," jelas pria yang akrab disapa Gus Ishom itu.
Oleh karena itu, NU memiliki kewajiban untuk memberi pandangan untuk mendorong kegiatan politik yang mengacu pada kemaslahatan rakyat.
"Dalam politik kerakyatan, pemerinah harus didukung penuh oleh rakyat. Oleh karena itu harus ada kebijakan yang pro rakyat," pungkasnya. (OL-2)
NAHDLATUL Ulama (NU) Kalimantan Timur akan menggelar puncak peringatan Hari Lahir Satu Abad NU Miladiyah pada 31 Januari 2026 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKN-NU.
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved