Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSOALAN yang menimpa Papua menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh elemen bangsa untuk dicarikan solusi yang paling tepat. Diperlukan dialog berkesinambungan untuk mencapai kesepakatan menyelesaikan masalah di Papua.
Hal itu ditegaskan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Paulus Waterpauw saat menghadiri webinar Dialog Kebangsaan Lintas Generasi Papua yang diselenggarakan Pustaka Studi Papua Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Forum Seniot dan Milenial (FORSEMi).
“Persoalan Papua saat ini menjadi buah bibir dan buah pikir Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lintas generasi. Sebagai generasi yang mengisi kemerdekaan, merupakan tugas kita untuk berdiskusi, membahas dan mengkaji bagian-bagian yang menjadi konsep bangsa, dibutuhkan dialog yang dilakukan berkali-kali agar untuk mencapai suatu kesepakatan bersama," kata Paulus.
Putri Presiden RI Ke 4 Abdurrahman WahidWahid, yang juga salah satu founder The Wahid's Institute, Yenny Wahid mengatakan, isu Papua terbagi dalam 3 isu besar yaitu Isu keadilan, Isu Kemanusiaan dan Isu Identitas. Untuk menyelesaikan 3 isu besar ini membutuhkan kebijakan pusat dan daerah dan 3 isu ini harus diselesaikan.
Baca juga : Masa Tugas Satgas Operasi Nemangkawi Diperpanjang
Ketua Umum FORSEMI Papua Freddy Numberi mengatakan, Pancasila yang sudah 76 tahun menjadi pengikat Indonesia harus bisa diinternalisasi ke seluruh elemen bangsa, sehingga ideologi seperti Papua Merdeka tidak lagi bisa tumbuh di Indonesia.
Menurut Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, dengan memahami dan merevitalisasi semangat Nasionalisme di era milenial, diperlukan pendalaman nilai-nilai Pancasila yang hakiki.
“Sehingga di era digitalisasi dewasa ini, jiwa, semangat dan roh Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam jiwa para generasi milenial Papua khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya," ujar Freddy.
Ketua Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Cenderawasih Melyana Pugu menegaskan, permasalahan di Papua membutuhkan alat ukur dan regulasi yang tidak tumpang tindih. (RO/OL-7)
Sebanyak 228 kepala keluarga (KK) direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare.
Forum ini mempertemukan para tokoh agama, akademisi, perwakilan masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan dari Uni Eropa dan Indonesia.
Generasi muda serta seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi maupun dikuasai emosi. Energi bangsa, katanya, harus diarahkan untuk pembangunan, bukan perpecahan.
Indonesia dipandang perlu menyeimbangkan ketahanan domestik dengan diplomasi proaktif.
Isu performing rights bukan sekadar persoalan legal, tetapi juga refleksi dari tantangan budaya, ekonomi, dan teknologi yang harus dijawab bersama termasuk oleh perguruan tinggi.
Kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah terkait dan masyarakat sipil sangatlah penting untuk melindungi anak-anak di wilayah kita.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved