Bisa Bersatu hanya di Asrama Haji

BUKAN Jusuf Kalla namanya jika tidak bisa membuat suasana yang sedikit kaku menjadi cair. Saat penutupan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), muktamirin yang hadir dibuat terpingkal dengan pernyataan Wakil Presiden itu. JK menyebut muktamar islah partai berlambang Kabah itu sebagai Muktamar VIII C PPP.

"Mudah-mudahan tidak ada muktamar VIII D," kata JK saat menyampaikan pidato penutup di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, kemarin (Minggu, 10/4).

Sontak, seluruh ruangan tertawa karena candaan JK. Saat terjadi dualisme kepengurusan, PPP pernah menyelenggarakan Muktamar VIII di dua tempat berbeda, yakni di Surabaya yang diinisiasi kubu Romahurmuziy.

Setelah itu, Suryadharma Ali bersama Djan Faridz menyusul menyelenggarakan muktamar sendiri di Jakarta. Jadi sudah ketiga kalinya PPP menggelar Muktamar VIII. Tidak sampai di situ, JK yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu kembali melontarkan candaan.

Biasanya muktamar diselenggarakan di hotel, tapi kali ini diselenggarakan di asrama haji. Namun, menurutnya, di mana pun muktamar diselenggarakan tidak menjadi hambatan karena pada dasarnya semangat muktamar kali ini ialah untuk islah, untuk bersatunya PPP.

"Memang PPP hanya bisa bersatu di asrama haji karena lambangnya kan juga Kabah. Dari Kakbah ke Kakbah," kelakarnya disambut tawa dan tepuk tangan para muktamirin.

Sebelum meneruskan pidatonya, JK sempat terkekeh. Selain itu, JK berpesan agar PPP menghadapi banyak tantangan di masa depan, salah satunya merangkul pihak yang masih berbeda pandangan supaya bersedia bersatu kembali di bawah naungan partai Kabah.

Menurutnya, permasalahan perpecahan dapat diselesaikan dengan niat dan iktikad baik. "Apalagi namanya partai persatuan, masak mau pecah? Bukan partai pecah Indonesia," sambungnya yang kembali membuat muktamirin terkekeh.

Ia mengakui hampir semua partai yang sudah mapan tidak luput dari masalah internal. Baginya, demokrasi yang baik harus didahului dengan partai-partai politik yang solid. Tidak hanya itu, parpol juga harus memiliki pikiran kebangsaan. Parpol dituntut ikut berperan mendorong kemajuan ekonomi rakyat.

Di sela-sela pidatonya, pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 itu sempat menceritakan bahwa perbedaan dalam politik tidak masalah. Ia mencontohkan bahwa ia merupakan kader Partai Golkar, sementara orangtua JK merupakan pendiri PPP di Sulawesi Selatan.(P-2)