PARTAI-partai politik yang saat ini mewarnai perpolitikan bangsa masih fokus membantu pemerintah menanggulangi pandemi covid-19. Manuver untuk menarik kekuatan di 2024 baru akan tampak dua tahun ke depan.
"Elektabilitas partai-partai politik saat ini sesuai hasil sejumlah lembaga menunjukan tidak mengalami banyak perubahan atau statis. Mesin partai diistirahatkan dan mengabaikan manuver politik supaya fokus membantu pemerntah menanggulangi covid-19," ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus pada webinar Bertajuk Meneropong 2024: Capres Potensial dan Persaingan Partai Rumpun Beringin, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat?, Jumat (26/2).
Pada kesempatan itu hadir Direktur Eksekutif Indopolling Network Wempy Hadir, Peneliti Senior PARA Syndicate FS Swantoro dan Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo.
Menurut dia, kondisi ini terlihat sangat jelas terjadi pada partai-partai koalisi pemerintah. Alasannya sangat jelas, partai pengusung Presiden Jokowi tidak mengganggu kerja pemerintah.
Jokowi selaku kepala negara, kata dia, sudah berulang kali menekankan kepada partai dan elemen masyarakat lain untuk bersatu menanggulangi pandemi ini. Dengan demikian, kata dia partai-partai pendukungnya berupaya menjaga soliditas.
Baca juga: Polri: Lapor Jika Ada Polisi Berkeliaran di Tempat Hiburan Malam
Pasalnya, manuver politik yang bisa menaikan elektabilitas maupun mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden memiliki konsekuensi yang berat. Bisa jadi, kata Lucius, partai yang melakukan itu akan kehilangan wakilnya di pemerintah.
"Partai pengusung Jokowi pun akhirnya menahan untuk bermanuver. Contoh terbaru dalam menyikapi UU Pemilu, ketika Presiden Jokowi menolak untuk direvisi, partai pengusungnya langsung menyetujuinya meskipun sebelumnya bersikap berbeda," paparnya.
Alasan lain, kata dia, kondisi politik yang harmonis seperti saat ini merupakan keinginan Presiden Jokowi. Pasalnya kegaduhan atau hiruk-pikuk politik akan membuyarkan perhatian terhadap penanggulangan pandemi.
"Jokowi tidak ingin hiruk-pikuk politik mengganggu kerja pemerintah. Dengan demikian peta 2024 menjadi tidak terlalu terlihat jelas,"katanya.
Ia menerka, manuver politik akan banyak bermunculan satu tahun sebelum pesta demokrasi nasional digelar, 2023. Tahun itu sangat memungkinkan untuk partai pengusung Jokowi mencari kekuatan dan tidak lagi keberatan bila harus dibuang dari pemerintahan.
Terlebih, kata dia, hanya PDIP yang memenuhi kuota atau syarat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sisanya, partai-partai politik harus mencari tambahan kekuatan atau berkoalisi untuk mengusung kandidat di 2024.
"Kans yang kuat mengusung kandidat di 2024 hanya dimiliki PDIP dan hanya partai ini lah yang dapat membangun mimpi mengusung figur sendiri. Partai lainnya masih harus mencari dukungan dan saling ketergantungan," pungkasnya. (OL-4)
