Munas Golkar Tunggu Keputusan Menkumham

KETUA Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan persiapan Musyawarah Nasional (Munas) baru akan dilakukan setelah ada kepastian dari Kementerian Hukum dan HAM terkait rencana partai Golkar yang akan meminta pengesahan kepengurusan hasil Munas Bali 2014.

Pernyataan itu dikatakan Ical, panggilan Aburizal, menanggapi kepastian pembentukan panitia Munas rekonsiliasi.

"Tergantung surat dari Menteri Hukum dan HAM," katanya di Jakarta Convention Center, Rabu (30/3).

Menurut Ical, sudah ada keputusan bersama antara dirinya dan Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono mengenai hal itu, bahwa penyelenggara Munas rekonsiliasi didasarkan pada kepengurusan hasil Munas Bali.

"Setelah mendapat pengesahan, baru kita bicarakan masalah Munas rekonsiliasi," imbuhnya.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, pihaknya akan segera mendaftarkan susunan kepengurusan baru partai Golkar ke Kemenkumham.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai," katanya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan kesepakatan menyelenggarakan Munas bersama saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) serta keputusan Menkumham yang memperpanjang kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2012 selama enam bulan sudah bisa digunakan sebagai landasan penyelenggaraan Munas rekonsiliasi.

"Kalau kita tunggu kepengurusan Munas Bali (yang di dalamnya mengakomodir kubu Jakarta), tidak tahu waktunya kapan disahkan oleh pemerintah," kata Akbar.

Mantan Ketua Umum Golkar itu menilai kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2012 sudah mencerminkan rekonsiliasi dua kubu yakni Ical dan Agung.(OL-4)