KPK Ikuti Pertemuan Antikorupsi G20

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti pertemuan G20 Anti-Corruption Ministers Meeting yang digelar secara virtual. Pertemuan itu merupakan pertemuan setingkat menteri atau pimpinan lembaga negara G20 yang diselenggarakan untuk merayakan 10 tahun G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG).

Ketua KPK Firli Bahuri yang hadir dalam pertemuan itu dalam pidatonya menegaskan Indonesia berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di masa pandemi covid-19 ini. Wabah virus korona menjadi salah satu isu yang paling disorot dalam pertemuan tersebut.

"Kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua lembaga penegak hukum menggiatkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sebagai peran serta untuk memitigasi dampak pandemi covid-19," kata Firli dalam keterangan pers, Jumat (23/10).

Wabah covid-19 menjadi isu besar dalam pertemuan itu. Pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah merapuhkan kondisi sosial dan ekonomi global. Seluruh negara yang hadir menekankan kerapuhan kondisi itu rawan menimbulkan ancaman korupsi. 

Dampak serius korupsi di masa pandemi bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, investasi dan inovasi yang berkualitas, serta kepercayaan antara pemerintah dan warga negara.

Semua delegasi pertemuan antikorupsi G20 menyepakati pentingnya penanganan atau tindakan darurat pada saat krisis ekonomi akibat covid-19. Namun, tindakan darurat itu harus diwaspadai lantaran menimbulkan risiko penyelewengan, penipuan, dan bentuk korupsi lainnya. Seluruh negara anggota G20 ACWG berkomitmen untuk memperkuat perjanjian dalam pemberantasan korupsi.

"Untuk tujuan ini, yang terpenting adalah kesepakatan multilateral dalam pemberantasan korupsi. Terutama melalui penerapan dan pemantauan komitmen dan norma internasional. Khususnya dalam pertukaran informasi. Namun harus tetap dicapai tanpa mengurangi kedaulatan sebuah negara, hukum domestik, dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia," ujar Firli.

Dalam pertemuan itu disepakati Dokumen Annex A: G20 Call to Action on Corruption and Covid-19. Dokumen tersebut memuat prioritas negara-negara G20 dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan antikorupsi di masa pandemi. 

Adapun prioritas yang tercantum dalam dokumen tersebut terbagi dalam tiga komitmen besar. Pertama, mengutamakan transparansi dalam menanggulangi covid-19. Dalam komitmen ini, transparansi harus dilakukan dalam segala aspek, mulai dari pencegahan korupsi dengan mendeklarasikan harta pejabat negara secara berkala, hingga data-data penerima manfaat program pemulihan ekonomi guna memaksimalkan jangkauan pemerintah dalam penanggulangan pandemi.

Kedua, mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pengawasan. Dua hal itu harus dilakukan baik di sektor publik maupun swasta.

Ketiga, terus menjaga integritas untuk proses pemulihan jangka panjang di segala sektor. Dalam pemulihan ekonomi jangka panjang diperlukan pengawasan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan bersama oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Sistem dan lembaga pemberantasan korupsi juga harus terus diperkuat.

Pertemuan tersebut juga mengesahkan komitmen bersama berupa deklarasi tingkat menteri (ministerial communique) serta 11 dokumen kesepakatan G20 ACWG. Dokumen kesepakatan disusun melalui rangkaian diskusi dan negosiasi G20 ACWG yang dilakukan sepanjang 2020 di bawah kepemimpinan Arab Saudi dan Italia.

G20 Anti-Corruption Ministerial Communique tersebut menyepakati untuk memperkuat komitmen antikorupsi negara-negara anggota G20. Deklarasi itu memuat garis besar hasil-hasil yang telah dicapai oleh ACWG 2010 sampai 2020 dan prioritas ACWG di masa yang akan datang. (P-2)