WAKIL Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, menyatakan pesantren harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan nasional. Untuk itu, ia meminta pesantren melahirkan santri ‘Gus Iwan’ (santri bagus, pintar mengaji dan usahawan).
“Pesantren harus melahirkan Gus Iwan, santri bagus, pinter ngaji dan usahawan. Ini hal yang harus kita kembangkan. Peran pesantren sebagai lembaga dakwah, dan pusat pemberdayaan akan bisa kita lakukan, saya bersyukur semangat ini sudah tumbuh. Pesantren harus bangun, tidak boleh tidur. Mari kita bangkit mengembangkan santri yang kuat sehingga negara juga menjadi kuat,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Santri Nasional sekaligus peluncuran program Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Komunitas secara virtual, Kamis (22/10).
Baca juga: Bupati Nonaktif Solok Selatan Divonis 4 Tahun Penjara
Oleh karenanya, Ma’ruf berharap agar pesantren bisa menjadi penggerak dan pusat perekonomian kerakyatan untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif. Produktivitas perekonomian pesantren juga diminta tidak saja berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, melainkan menyasar pasar dunia.
Sebab, saat ini Indonesia memiliki 28.194 pesantren dengan jumlah santri mencapai 18 juta orang. Potensi untuk mendulang ekonomi kerakyatan dinilai amat besar dari lemabaga pendidikan keagamaan itu.
“Pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan, khususnya di bidang ekonomi. Banyak yang sudah memulai, tapi kita ingin semua pesantren menjadi pusat. Maka itu dibangun bank wakaf, untuk UMi, ada BMT, itu kita dorong supaya pesantren membangun BMT agar bisa memberdayakan masyarakat,” jelas Ma’ruf.
Dia menegaskan, upaya pengembangan yang dilakukan pesantren akan didukung penuh oleh pemerintah. Itu ditunjukkan dengan dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo. Kehadiran KNEKS bertujuan untuk mengakselerasi dan memperluas ekonomi serta keuangan syariah.
Setidaknya ada empat sasaran yang menjadi fokus, yakni, pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan social fund, dan pengembangan usaha serta bisnis syariah.
“Industri halal dikembangkan karena indonesia baru menjadi konsumen, oleh karena itu ini kita dorong, kita bangun industri kawasan halal ada 8 yang sedang dalam proses pengembangan. Industri halal bersjala UMKM juga kita dorong, produk yang dihasilkan tidak saja untuk dalam negeri tapi juga diekspor. Ini cita-cita kita. Pesantren bisa mengambil peran dalm menghasilkan priduk halal, tidak saja dalam negeri tapi untuk diekspor,” kata Ma’ruf.
Baca juga: Polisi Hormati Hasil Penyelidikan TGPF Intan Jaya
Ma’ruf yang juga Ketua Harian KNEKS itu menambahkan, pemerintah turut berkomitmen untuk mengembangkan industri keuangan syariah melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha syariah skala ultra mikro dan mikro. Itu terlihat dari keberadaan progam pembiayaan UMi, bank wakaf mikro syariah, dan Baitul Maal wal Tamwil (BMT) yang juga dapat diakses oleh pesantren.
“Ini komitmen pemerintah untuk membangun. Pesantren harus mengambil peran besar. Pesantren dapat menjadi sentra dan HUB ekonomi kerakyatan dan potensi itu ada. Pesantren harus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah, kita bayangkan, kalau separuhnya (dari total jumlah pesantren) bergerak, itu akan mengubah bangsa ini,” ujar Ma’ruf. (OL-6)
