PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin genap berusia 1 tahun. Bagaimana capaian dan tantangan pemerintahan Jokowi-Amin? Berikut kutipan wawancaranya dengan Media Indonesia.
1. Dari perspektif Pak Wapres, apa saja yang menjadi capaian positif Kabinet Indonesia Maju selama 1 tahun ini? Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pencapaian-pencapaian positif tersebut?
Yang ideal tentu mengukurnya dalam kondisi normal. Tapi apa boleh buat, pandemi, membuat semua berubah dan memerlukan penyesuaian kebijakan. Meski begitu, dalam kondisi pandemi, ada hikmah yang mendorong pencapaian. Misalnya di dalam penyiapan SDM, infrastruktur, juga penyederhanaan regulasi maupun reformasi birokrasi, juga pemberdayaan UMKM.
Perlu dicatat, dalam kondisi pandemi justru ada momentum penting, yaitu berupaya membangun kemandirian dengan mulai menciptakan produk-produk dalam negeri, memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi, dan pendidikan. Bahkan kita juga melakukan inovasi menyangkut alat kesehatan yang dibutuhkan saat pandemi ini.
Inovasi juga makin berkembang ke sektor yang lain. Upaya pemerintah untuk mendorong UMKM itu sangat besar sekali. Misalnya adanya kemudahan-kemudahan stimulus pada akses permodalan, mulai yang ultra mikro, mikro, kecil, menengah, dan besar. Yang juga sangat penting, UMKM sekarang itu sudah mulai terdata dengan baik yang sangat bermanfaat untuk pengembangan UMKM ke depan.
Terkait penguatan upaya penanganan masalah kesehatan, Rancangan APBN 2021 juga diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi, mendorong reformasi struktural di berbagai bidang guna meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing ekonomi Indonesia, mempercepat transformasi menuju ekonomi digital, dan memastikan manfaat dari perubahan demografi.
2. Di sisi lain, publik menyaksikan pemerintah belum berhasil meningkatkan kualitas kesejahteraan. Apalagi selama beberapa bulan terakhir publik menghadapi situasi pandemi covid-19. Bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak semakin terpuruk?
Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, pemerintah terus berusaha memperbaikinya hal ini dapat dilihat dari kerja keras pemerintah dengan berbagai program perlindungan dan bantuan sosial. Dan dalam situasi normal pemberian bantuan sosial telah diberikan kepada seperempat masyarakat Indonesia.
Khusus untuk pemberian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat ini hampir mencakup setengah dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Ini merupakan hal yang luar biasa. Pemberian bantuan sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial biasanya juga berjalan dengan baik dan tanpa masalah yang berarti di lapangan.
Namun, tantangan timbul pada saat pandemi Covid-19 melanda di mana banyak penduduk yang berada sedikit di atas kategori rentan dimana mereka tiba-tiba kehilangan sebagian atau bahkan seluruh pendapatannya. Mereka ini sebenarnya tidak miskin, namun saat ini memerlukan bantuan karena secara mendadak kehilangan sumber penghidupannya. Kelompok ini diperkirakan masuk ke dalam kategori 40%-60% keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah.
3. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk membantu kelompok rentan tersebut?
Pemerintah sebenarnya sudah menambah bantuan sosial yang ada melalui perluasan cakupan Program Sembako, Bansos Sembako, Bansos Tunai (BST) serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sampai ke 40% masyarakat terbawah. Pemerintah juga meluncurkan Program Subsidi Upah yang secara resmi mulai telah diumumkan Bapak Presiden pada 27 Agustus 2020. Semua program tersebut memiliki sasaran keluarga dan ditujukan untuk mempertahankan konsumsi atau daya beli keluarga. Di samping program bantuan sosial tersebut, Program Kartu Prakerja yang tadinya merupakan program pelatihan untuk pekerja juga turut bertransformasi menjadi program bantuan sosial yang mampu menjaring pekerja di sektor informal. Meskipun jumlah penerimanya masih terbatas, di tengah pandemi ini, program Kartu Prakerja berkontribusi menjangkau lebih banyak mereka yang berada pada 40%-60% terbawah. Namun, seperti saya sebutkan di atas, program-program tersebut belum dapat mencakup seluruh masyarakat terdampak yang termasuk dalam kelompok masyarakat 40%-60% terbawah.
4. Bagaimana cara pemerintah mendapatkan data kelompok masyarakat rentan ini agar tidak salah sasaran?
Adapun sumber data untuk calon penerima program ini adalah data peserta BPJS Ketenagakerjaan dimana mereka yang terdaftar sebagai peserta aktif dengan gaji yang dilaporkan di bawah Rp5 juta berhak mendapat bantuan ini. BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan verifikasi berlapis dengan memastikan ketunggalan kepesertaan serta verifikasi akun bank peserta. Perlu juga diketahui bahwa meskipun seseorang masih terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2020, terdapat pula kemungkinan bahwa orang tersebut mengalami pengurangan upah akibat adanya pengurangan jam kerja, dirumahkan sementara tanpa bayaran, atau bahkan di PHK.
5. Ada upaya pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi. Bagaimana upaya pemerintah memastikan program bantuan sosial terhadap pelaku usaha mikro tersebut bisa tepat sasaran?
Pandemi Covid-19 juga menyebabkan banyak usaha mikro dan kecil kehilangan pendapatannya dan bahkan terpaksa gulung tikar. Bila keadaan ini terus dibiarkan, maka akan semakin banyak keluarga yang berpotensi menjadi misbar.
Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, inilah yang melandasi pemerintah untuk memberikan bantuan atau stimulus secara bertahap kepada 15 juta pelaku Usaha Mikro (UM) melalui Program Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dimana besarnya nilai bantuan yang diterima pelaku usaha mikro adalah Rp2,4 juta. Bantuan ini telah diluncurkan Bapak Presiden pada 24 Agustus 2020 yang kemudian ditindaklanjuti Kementerian Koperasi dan UKM yang menetapkan persyaratan dan tata cara penyalurannya. Pembayaran dilakukan dalam sekali penyaluran. Program ini dilaksanakan hingga Desember 2020. Sementara untuk memastikan tepat sasaran, pemerintah akan memverifikasi apakah usaha mikro ini telah mendapat bantuan melalui program lain.
Untuk memastikan tepat sasaran, pemerintah perlu melakukan verifikasi data usaha mikro melalui verifikasi apakah usaha mikro ini telah mendapat bantuan melalui program lain, untuk itu program BPUM dilakukan secara bertahap.
6. Dalam penanganan pandemi covid-19, banyak kalangan mengkritisi upaya pemerintah yang dianggap kurang optimal, baik dalam hal koordinasi, penegakan disiplin, dan kemampuan keuangan. Bagaimana tanggapan Wapres mengenai pernyataan tersebut?
Hal terpenting dalam penanggulangan dampak pandemi saat ini adalah bagaimana menangani aspek kesehatan, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, dan memulihkan sektor ekonomi serta menggerakkan kembali dunia usaha. Karena itu, pemerintah secara konsisten melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan dampak pandemi. Refocusing dan realokasi anggaran negara dilakukan untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat termasuk tenaga medis; memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan serta memberikan berbagai dukungan serta insentif bagi UMKM dan dunia usaha.
Kemudian, untuk bangkit dari pandemi ini tentu memerlukan upaya sinergis dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah, akademisi, pemuka agama/ tokoh masyarakat, maupun seluruh masyarakat.
7. Dalam hal bantuan ke masyarakat miskin dan pelaku UMKM, pemerintah dianggap tidak optimal dalam mengalokasikan dana ke pihak terkait. Salah satu alasannya adalah ketidaksinkronan data yang sudah berkali-kali diangkat. Apa upaya pemerintah untuk mengakhiri kekacauan dalam pendataan ini?
Seperti yang telah saya jelaskan pada program Dialog Spesial Indonesia Bicara Media Indonesia, inilah saatnya untuk memperbaiki data, dengan adanya program BPUM merupakan kesempatan kita untuk memperbaiki data. Cita-citanya adalah semua UMKM memiliki data lengkap dengan nama, alamat, NIK, nomor telepon, nomor rekening bank, bidang usaha, dan besaran omsetnya.
Dengan berjalannya Program Banpres Produktif, maka sejumlah pihak terkait di pusat maupun di daerah telah memulai identifikasi secara serius pelaku usaha mikro. Melalui program ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengumpulkan seluruh data pelaku usaha mikro, baik yang berupa usulan maupun yang telah menjadi penerima manfaat program. Untuk saat ini, kita telah mampu mengidentifikasi pelaku usaha mikro dan kecil sampai dengan sekitar 22 juta unit usaha, yang berasal dari sejumlah Lembaga Pengusul yang terlibat erat di program, baik dari perbankan, lembaga pembiayaan, koperasi, serta Dinas Koperasi dan UKM dari seluruh daerah.
8. Di sektor kesehatan, publik menyaksikan karut marutnya kebijakan pemerintah. Apa upaya pemerintah untuk memperbaiki situasi ini terutama dalam hal penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan agar lebih merata dan berkualitas?
Dalam penanganan kesehatan, pada masa tanggap darurat pandemi pemerintah memfokuskan anggaran untuk melakukan pemeriksaan (testing) bagi suspek Covid-19, peningkatan kapasitas Rumah Sakit, memastikan ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan, serta yang tidak kalah penting saat ini kita tengah berupaya keras agar dapat menyediakan vaksin yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia. (OL-8)
