BNN Tingkatkan Frekuensi Pemeriksaan Pejabat

PERANG melawan narkoba terus dikumandangkan Badan Narkotika Nasional (BNN). Setelah menangkap Bupati Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi di Palembang, Minggu (13/3) malam, BNN akan menggencarkan pembersihan barang haram itu ke semua lini, termasuk instansi pemerintah.

"Ini kan perintah Presiden. Narkoba semakin masif bahkan sudah ke lini terkuat, dan saya minta semua instansi dan lembaga negara itu turut mendukung upaya pencegahan dan turut mengawasi," kata Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso saat dihubungi, Selasa (15/3) malam.

Sebelumnya, BNN menangkap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi dan 18 orang lain di Jalan Musyawarah, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang, setelah kedapatan tengah berpesta sabu. Namun, saat petugas BNN melakukan tes urine, hanya empat orang yang positif menggunakan narkoba dan langsung ditahan. Menurut Budi Waseso, proses penjaringan dan pencalonan kepala daerah harus dilakukan secara jujur, seperti dalam tes kesehatan.

Kasus yang menyeret Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi mengungkap adanya manipulasi hasil tes kesehatan. Nofiadi diduga mengonsumsi narkoba sejak sebelum menjabat bupati.

"Ini kan kita belajar dari ini (kasus Nofiadi). Besok, pilkada 2017, harus lebih ketat. Pokoknya kami saat ini awasi beberapa kepala daerah yang laporannya sudah masuk ke kita. Di mana tempatnya, itu rahasia," tegasnya.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman, mengatakan BNN bisa langsung memeriksa aparatur sipil negara. Menurut dia, pihaknya sudah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan BNN. "Sudah ada payung hukumnya," cetusnya.

Kemarin, BNN mulai memeriksa Bupati Nofiadi. Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri pun mendatangi Gedung BNN. "Yang bersangkutan diperiksa sesuai UU Nomor 35/2009 tentang Narkoba. Penyidik dikasih kewenangan memeriksa 6x24 jam. Setelah itu baru dikeluarkan statusnya. Saat ini belum ada (hasil penyidikan)," kata Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto.

Widodo menuturkan, meski saat ini Nofiadi ditahan, pemerintahan Ogan Ilir masih berjalan normal. Wakil bupati menggantikan sementara peran Nofiadi.

Beri jalan

Gayung bersambut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan BNN untuk melakukan tes urine secara berkala ke jajaran pemerintahan.

"Kami tidak ingin membuat instruksi, tapi bisa mendadak BNN melakukan. Kalau diumumkan kan ada persiapan," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/3).

Di sisi lain, BNN tetap akan membidik Wa-kil Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam meski hasil tes urinenya negatif. "Dari sisi hukum itu tidak boleh membiarkan terjadinya kejahatan," kata Kabag Humas BNN Kombes Slamet Pribadi.

Ahmad Wazir Nofiadi bersama Ilyas Panji Alam terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir periode 2016-2020 dan dilantik pada 17 Februari lalu. Berdasarkan informasi, ICN, 39, PNS di salah satu rumah sakit jiwa di Palembang, diduga menjadi pemasok narkoba untuk Nofiadi.

ICN kerap memasok sabu dari balik tembok rumah milik Nofiadi. Sabu tersebut dimasukkan ke amplop dan kemudian dilempar ICN ke dalam rumah Nofiadi dari balik tembok belakang.

"Rumah bupati dengan si ICN ini dibatasi tembok atau saling membelakangi," kata sumber di BNN kepada Media Indonesia. (Nur/Kim/X-6)