Deradikalisasi akan Libatkan Banyak Instansi

KEPALA Polda (Kapolda) Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan dirinya sudah memiliki konsep deradikalisasi yang akan diterapkan ketika sudah memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tanpa menjelaskan panjang lebar mengenai detail konsep tersebut, Tito mengatakan itu bakal melibatkan banyak instansi. "Upaya deradikalisasi harus dikoordinasikan dengan instansi terkait karena penanganan terorisme tidak bisa dilakukan sendiri," kata Tito di Jakarta, Selasa (15/3).

Menurut Tito, deradikalisasi itu sendiri hanya lah merupakan langkah rehabilitasi yang diterapkan ke para pelaku teror. Konsep deradikalisasi itu juga sudah ada di kepalanya sejak lama karena pernah juga bertugas di BNPT pada 2011-2012.

Jabatannya di BNPT kala itu ialah Deputi Penindakan dan Pembinaan. "Saya, kan menangani terorisme sudah sejak 1998 dan juga pernah jadi Kepala Densus 88 Antiteror. Terlibat di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Jadi sudah paham dan otomatis akan lebih fokus ke pencegahan dan rehabilitasi," kata Tito.

Namun, bekas Asisten Perencanaan Polri, itu pun menyatakan juga bakal terjun ke Poso setelah resmi menggantikan Komjen Saud Usman Nasution yang akan memasuki masa persiapan pensiun. "Fokus lainnya juga soal penegakan hukum di Poso. Bagaimana menangani persoalan di sana," imbuhnya.

Poso, seperti diketahui merupakan tempat persembunyian Santoso, pemimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Polri hingga kini masih kesulitan mengejar Santoso dan kelompoknya karena di wilayah itu banyak hutan belantara dan pegunungan.

Selain Tito, yang juga berjanji untuk terlibat langsung dalam perburuan Santoso ialah Kapolda Sulteng yang baru, yakni Brigjen Rudy Sufahriadi. Ia menyatakan akan jarang di Palu karena lebih sering berada di Poso.

Rudy sendiri pernah menjadi Kepala Polres Poso selama dua tahun hingga 2007. Ia bahkan pernah bertugas di BNPT. Pemahamannya tentang Poso dan terorisme diharapkan dapat menangkap Santoso.(OL-4)