KPK Kawal Program Bantuan Usaha Mikro selama Pandemi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi program bantuan modal kerja untuk UMKM yang dijalankan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan komisi antirasywah akan melakukan koordinasi dan monitoring terkait pendataan calon penerima bantuan.

"KPK siap untuk membantu Kemenkop dan berkoordinasi serta monitoring. Kami siapkan beberapa pembelajaran terutama dari pendanaan," kata Pahala dalam konferensi pers pengumuman Bantuan Produktif Usaha Mikro, Rabu (12/8).

Pahala mengatakan komisi antirasuah siap mendukung semua program ekonomi untuk penanganan covid-19. KPK pun saat ini tengah mengkaji mengenai program bantuan sosial (bansos), subsidi upah karyawan, dan subsidi listrik.

"Sekali lagi kami dari KPK siap untuk mendukung supaya semua program percepatan penanganan covid-19 di bidang ekonomi bisa berjalan. Atmosfernya semuanya sambil jalan, sambil kita koordinasikan," imbuh Pahala.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan program bantuan modal kerja akan diluncurkan pada pertengahan Agustus ini. Pada tahap awal, Teten mengatakan pihaknya telah menyiapkan Rp22 triliun untuk dibagikan kepada 9,1 juta pelaku UMKM yang sudah terverifikasi.

Adapun, secara total, bantuan tersebut akan menyasar 12 juta pelaku UMKM dengan anggaran sebesar Rp28 triliun. Satu penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2,4 juta.

"Pemerintah telah menyiapkan landasan kebijakan untuk mendukung pengalokasian anggaran termasuk mekanisme pendataan penyaluran hingga pengawasan di lapangan," ucap Teten. (OL-8).