Idrus Ingin DPP Hasil Munas Bali Penyelenggara Munas, Agung Laksono Keberatan

SEKJEN Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham akan meminta SK Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kepengurusannya. SK itu akan dijadikan dasar hukum Munas Bali sebagai penyelenggara Munas bertajuk rekonsiliasi.

Namun Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono merasa keberatan. Agung berharap pemerintah atau Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetap konsisten dengan SK-nya terkait Munas Riau sebagai penyelenggara.

"Kalau pemerintah konsisten menginginkan Golkar melakukan proses rekonsiliasi, ya Munas Riau. Karena itu mengandung dua pihak," kata Agung kepada Metrotvnews.com, Jumat (4/3).

Agung mengatakan dirinya akan bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical), hari ini. Namun Agung mengaku tempat dan waktu pertemuan belum bisa dipastikan pagi ini.

Yang jelas, kata Agung, dalam pertemuan itu, pihaknya akan membahas seputar putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan status Munas Bali dan menguburkan dalam-dalam status Munas Ancol. Padahal, Agung dan Ical ingin mewujudkan rekonsiliasi kedua belah pihak.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat mengambil jalan tengah. Yaitu mengaktifkan kembali Munas Riau yang sejatinya sudah habis periodenya pada Desember 2015.

Dalam komposisi kepengurusan Munas Riau itu, kedua pentolan itu berada dalam satu kepengurusan. Ical sebagai ketua umum dan Agung sebagai wakil ketua umum.

Namun dengan adanya putusan kasasi MA ini, Yasonna menuding MA telah merusak rekonsiliasi Golkar yang akan menggelar Munas pada April ini. Karena di dalam komposisi Munas Bali tak ada nama Agung Laksono dan loyalisnya serta kemungkinan pelaksanaan Munas rekonsiliasi tertunda dari waktu yang direncanakan.(OL-4)