Wapres: Pemerintah Bisa Kendalikan Situasi Politik

WAKIL Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, para investor tidak perlu khawatir dengan situasi dunia politik Indonesia. Menurut Wapres, pemerintah bisa mengendalikan situasi politik dengan baik sehingga tidak akan memengaruhi kondisi perekonomian.

“Saya katakan tidak perlu khawatir. Di Indonesia, tidak ada pihak yang benar-benar hitam dan putih. Semua bisa dikomunikasikan. Sehingga, tidak perlu khawatir kondisi politik akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Kami bisa mengendalikan ini," kata JK dalam saat membuka “The Economist Event's Indonesia Summit 2016” di Jakarta, Kamis (25/2).

Kalla menambahkan Indonesia telah membuka banyak peluang bagi pihak swasta agar berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pemangkasan beragam aturan pun diberlakukan untuk menarik minat investor. Khusus untuk investor infrastruktur, izin investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahkan bisa dikeluarkan hanya dalam waktu 3 jam.

"Kebijakan yang baru membuat Indonesia lebih terbuka. DNI (Daftar Negatif Investasi) kami memotong banyak aturan, kami membuka banyak kesempatan (bagi investor). Kami menciptakan regulasi yang lebih sederhana," katanya.

Kalla menambahkan, pemerintah fokus menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. “Dalam 3 tahun, Anda akan melihat infrastruktur yang lebih baik di Indonesia. Kami bekerja keras setiap hari untuk itu,” cetusnya.

Namun demikian, Kalla mengatakan masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan agar Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3% tahun ini. Salah satu yang harus segera diselesaikan ialah terkait perizinan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah karena berlakunya otonomi daerah.

"Ini tantangan. Untuk itu, saya katakan BKPM dan BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) harus membuat penyesuaian supaya tumpang tindih ini bisa diatasi untuk meningkatkan daya tarik investasi," tuturnya.

Di depan para investor yang hadir, Kalla juga mengatakan pemerintah telah tegas melarang ekspor tambang mentah. Hal ini dilakukan agar sumber daya alam Indonesia yang melimpah dapat dimanfaatkan maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. "Produk tambang harus diekspor tak boleh lagi dalam bentuk mentah. Harus diolah dalam bentuk murni," imbuhnya.

Terkait pembangunan di bidang pertanian, Wapres mengatakan, pemerintah akan mengandalkan inovasi teknologi guna menggenjot produksi.(OL-4)