Kebijakan Menteri Tak Kompak, Demokrat Presiden Tidak Boleh Diam

ANGGOTA DPR Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan bahwa tak boleh lagi ada ambigu dalam penanganan covid-19. Kebijakan yang dibuat harus jelas dan tidak saling bertabrakan.

"Tidak boleh ada ambigu di dalam hal ini. Tidak boleh ada perbedaan persepsi. Nah sayang dalam keadaan sekarang kita menghadapi musibah yang sangat luar biasa, tidak ada atau ada kurangnya koordinasi ini kelihatannya," ujar Syarief, Senin, (13/4).

Syarief mengatakan bahwa peran presiden menjadi sangat penting dalam kondisi saat ini. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertabrakan antar menteri seperti yang terjadi pada aturan soal aturan pengangkutan penumpang ojek online.

"ekarang kan beda, satu menteri lain dengan lainnya nampak beda, menteri dengan gubernur beda. Nah di situlah peran presiden harus muncul," ujar Syarief.

Ia mengimbau jangan lagi ada ego sektoral dalam menghadapi pandemi.

"Ini kan karena ambigu kan, yang satu persepsinya berbeda, Dalam hal ini Presiden karena mungkin masing-masing tidak mau cabut itu pertauran menterinya. Ego sentris muncul. Menkes tidak mau, Kemenhub demikian. Jadi harus disinkronkan oleh presiden. Di atas menteri itu presiden," ujar Syarief.(OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain