Dana Desa, Cara Pemerintah Kendalikan Urbanisasi

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dana desa yang mencapai Rp1 miliar untuk setiap desa merupakan bagian dari kewajiban pemerintah memenuhi Undang-undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa. Pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan di desa untuk mengendalikan perpindahan masyarakat dari desa kota atau urbanisasi.

"Negara, pemerintah memang harus memperhatikan pembangunan di pedesaan, mengingat bahwa penduduk desa masih sekitar 50 sampai 60 persen dari pada penduduk yang tinggal di pedesaan," kata JK di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).

Melihat perkembangan yang ada, tak banyak penduduk desa yang betah tinggal untuk mengelola tanah yang mereka miliki. Sebagian besar telah beranjak ke kota, mencari peruntungan yang lebih baik untuk membiayai keluarga.

Oleh karena itu, pemerintah pun mulai melirik pembangunan di daerah dengan cara memberikan dana desa. Cara ini, diharap dapat memberikan keseimbangan terhadap pembangunan di kota dan desa.

"Untuk jaga pemerataan sehingga kehidupan bangsa ini punya keseimbangan," kata JK.

Pemerintah mengupayakan keseimbangan ini. Sebab, urbanisasi terjadi karena tak adanya kesimbangan antara pembangunan di desa dan kota. Perekenomian di kota bergerak lebih cepat membuat masyarakat tertarik ke sana.

Urbanisasi ini bukan tanpa masalah, kota yang menjadi tujuan urbanisasi pun mengalami kesenjangan cukup besar. Pria asal Makassar ini mengatakan, gini ratio di kota mencapai 47 persen dibandingkan gini ratio rata-rata 41 persen.

"Dan juga di pedesaan justru cenderung lebih baik. Dari segi pemerataan, walau dari segi pendapatan perlu dtingkatkan," pungkas JK. (OL-4)