Meskipun Pandemi Covid-19, Bawaslu Tak Sarankan Tunda Pilkada

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Ketua Bawaslu Abhan menuturkan klausul penundaan pilkada sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. UU tersebut hanya mengatur mengenai pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan.

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang pemilihan tidak dikenal terminologi penundaan di seluruh wilayah dan seluruh tahapan. Jadi terminologi yang ada di Undang-undang adalah pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," kata Abhan dalam konferensi pers di gedung Bawaslu yang disampaikan lewat siaran langsung streaming, Selasa (17/3).

Untuk itu, di tengah masa darurat bencana corona ini Bawaslu merekomendasikan KPU untuk segera melakukan pemetaan daerah mana saja yang pelaksanaan pilkadanya berpotensi akan terganggu. Dengan begitu, KPU bisa segera melakukan langkah antisipasi penyusunan kembali teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antara penyelengara, peserta, dan masyarakat.

"Buat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang terdampak dari situasi terkini dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah," tutur Abhan.

Merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) 2 tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pilkada serentak, saat ini terdapat empat tahapan yang melibatkan kontak langsung atau perjumpaan fisik antara penyelenggara dan peserta pemilu.

Keempat tahapan tersebut ialah verikifasi faktual dukungan perseorangan, pencocokan dan penelitian pemutahiran data pemilih, masa kampanye pertemuan terbatas tatap muka hingga rapat umum, serta pemungutan suara pada 23 September 2020.

"Bawaslu melihat adanya potensi penyebaran virus korona di empat tahapan tersebut. Maka itu penting bagi Bawaslu keluarkan rekomdenasi ke KPU," jelasnya.

Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan KPU untuk segera memberikan kepastian hukum kepada panitia pengawas pemilihan (Panwaslih), partai politik (parpol), dan bakal calon perseorangan. Kepastian hukum tersebut dibutuhkan ketigasanya sebagai pegangan dalam menjalani tata pelaksanaan pilkada di tengah situasi bencana nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Saat ini Bawaslu tengah menyiapkan pembentukan Panwaslih di tingkat desa atau kelurahan," jelas Abhan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu M Afifuddin menjelaskan Bawaslu mewajibkan jajaran pengawas pilkada melengkapi diri alat pelindung seperti masker dan cairan pembersih.

“Kita haruskan bekali diri dengan hand sanitizer dan masker untuk antisipasi korona,” kata Komisioner Bawaslu M Afifuddin.

Afifuddin menuturkan, perjumpaan fisik di area Bawaslu akan dibatasi sampai akhir Maret 2020. Seluruh aktivitas pencegahan kumpulkan massa juga dihentikan sementara.

“Sampai melihat perkembangan virus corona,” imbuh Afifuddin.

Afifuddin menyatakan, Bawaslu akan rapat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tutjuannya membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan pilkada. (OL-4)