Ahok Calon Kepala Badan Otorita, NasDem: Kan Sudah di Pertamina

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya, mengatakan bahwa Jokowi berhak memilih sosok Ketua Badan Otorita Ibu Kota baru. Namun, presiden harus memastikan bahwa sosok tersebut akan bisa memaksimalkan perannya dan fungsi badan otorita tersebut.

"Calonnya tentu terserah presiden saja karena itu penunjukkan presiden yang penting adalah bisa mendeliver apa yg jadi tugas dari badan otorita itu," ujar Politikus Partai NasDem ini di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (3/3).

Terkait munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama, Willy menegaskan Ahok sudah punya tanggungjawab di Pertamina. "Ya kalau Ahok kan sudah dapat porsi di pertamina. Kecuali kalau dia dianggap presiden tidak perform di sana, lain soal," ujar Willy.

Seperti diketahui, Jokowi mengungkapkan sudah ada empat calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Mereka ialah Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

Willy menjelaskan memang dalam prosesnya Ketua Badan Otorita akan dipilih lebih dulu oleh presiden. Setelahnya untuk teknis pekerjaan masih perlu dibahas lebih lanjut. Salah satunya melalui omnibus law RUU Ibu Kota Negara (IKN).

"Bagaimana teknis dan prosedur dia berjalan. Kalau masalah orangnya saya lihat presiden silahkan mengontestasikan dan memilih itu. Yang penting apa yang diperintahkan oleh presiden apa yang menjadi mandat itu kemudian bisa dideliver," ujar Willy.

Dijelaskan Willy, hingga saat ini belum ada progres lebih lanjut mengenai pembahasan RUU IKN di DPR. DPR masih menunggu surat presiden dan draftnya dari pemerintah.

Ia berharap omnibus law IKN dapat segera diproses oleh pemerintah. Karena RUU IKN dianggap sebagai rancangan yang tidak sulit untuk diselesaikan.

"Draftnya sebenarnya ini relatif tidak complicated ya. Dari beberapa omnibus yang paling gampang ya IKN ini. Karena apa, dia sudah ada kerjaannya sudah ada barangnya tinggal kemudian memindah-mindahkan posisinya. Misalnya apakah kedudukan parpol juga harus di sana karena DPR di sana, MPR di sana. Parpol juga tidak kan itu bagaimana nanti," ujar Willy.(OL-4)