Oligarki Parpol Begal Suara Publik

PERKEMBANGAN demokrasi di Indonesia semakin mencemaskan karena dihadapkan pada menguatnya oligarki. Hal ini ditandai oleh kecenderungan terputusnya suara publik akibat dominasi sekelompok elite di dalam partai politik.

Bahkan, menguatnya oligarki tersebut difasilitasi oleh negara melalui transaksi-transaksi terbatas antara partai politik dengan presiden. Misalnya, revisi UU KPK menunjukkan negara berada dalam oligarki.

Demikian benang merah Seminar Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Auditorium Prof Bahtiar Effendy, Fisip UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (18/12).

Menurut pakar politik dari Universitas Gajah Mada, Kuskridho Ambardi,munculnya oligarki dalam tubuh partai politik karena banyak faktor.

“Salah satunya adalah adanya ketergantungan partai politik terhadap sumber dana,” ungkapnya.

Baca juga : NasDem Ajak Kadernya Kembalikan Kepercayaan Rakyat ke Parpol

Hal itu, kata dia,  diperparah oleh menguatnya politik keluarga atau dinasti politik yang setali tiga uang dengan oligarki. Dinasti politik, lanjutnya, menyebar dan berekspansi ke berbagai partai politik melalui penempatan anggota keluarga.

"Satu keluarga bisa berbeda partainya namun dalam ikatan keluarga dengan kekuatan modal yang dimilikinya. Akibatnya terjadi polarisasi yang semakin tajam antara masyarakat dengan elite,” jelasnya.

Di tempat yang sama, pakar politik LIPI Syamsuddin Haris, mengatakan fenomena oligarki di tubuh partai politik bukan hal yang baru, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya.

"Gejala oligarki tersebut sudah hadir dalam masyarakat dan mendapatkan tempatnya seiring demokrasi yang memberikan ruang kebebasan di tengah dominasi," ujarnya.

Alhasil, Kuskridho Ambardi dan Syamsuddin Haris mengkhawatirkan kondisi tersebut akan menjadi ancaman bagi kompetisi yang menjadi bagian penting dalam demokrasi, seperti Pilkada serentak 2020.

Di sisi lain, guru besar dan dekan FISIP UIN Jakarta, Ali Munhanif, menyoroti partai politik Islam kehilangan orientasi sebagai partai modern yang memiliki diferensiasi yang jelas.

“Penentuan keputusan yang seharusnya melalui mekanisme organisasi dan melibatkan semua unsur terkait, dilakukan  sepihak oleh sekelompok orang. Akibatnya konflik selalu menghantui partai politik,” ujar Ali. (OL-7)